PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ANAK (Studi Putusan No: 56/Pid.B/2025/PN Srg)

NAJLA , QURRATUAIN (2026) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ANAK (Studi Putusan No: 56/Pid.B/2025/PN Srg). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (20Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL TANPA LAMPIRAN.pdf Restricted to Hanya staf Download (1728Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI FULL TANPA PEMBAHASAN.pdf Download (1542Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan isu kriminalitas yang menunjukkan peningkatan signifikan akhir-akhir ini. Hal ini menuntut adanya penegakan hukum pidana yang tegas, khususnya terhadap pelaku kejahatan yang melibatkan anak. Kasus ini tidak hanya menggambarkan terjadinya pelanggaran terhadap suatu aturan hukum, tetapi juga menggambarkan bagaimana penegakan hukum pidana terhadap para pelaku untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan. Hal tersebut melatarbelakangi rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku pembunuhan anak dan apa saja faktor penghambat penegak hukum dalam menangani kasus pembunuhan anak, terutama yang melibatkan metode kekerasan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer diperoleh dengan melakukan wawancara kepada narasumber yaitu Penyidik Satreskrim Kepolisian Resor Cilegon, Jaksa Penuntut Umum dari Kejari Cilegon, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan peraturan perundangundangan yang relevan dengan pokok permasalahan. Pengolahan data yang diperoleh dilakukan dengan cara seleksi data, klasifikasi data, dan penyusunan data. Hasil Penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku pembunuhan anak telah dilakukan secara prosedural sesuai dengan KUHAP. Penegakan hukum tahap penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Cilegon yaitu melakukan olah TKP, pemeriksaan saksi, dan bekerja sama dengan dokter forensik untuk mendapatkan hasil visum. Penegakan hukum tahap penuntutan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menggunakan dakwaan kumulatif yaitu Pasal 340 Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan Pasal 83 Jo. Pasal 76F UUPA, dan menuntut pidana mati bagi tiga pelaku utama. Penegakan hukum pada tahap peradilan, Majelis Hakim dalam putusan 56/Pid.B/2025/PN Srg menyatakan para terdakwa utama terbukti secara sah bersalah berdasarkan terpenuhinya seluruh unsur dakwaan. Faktor penghambat dalam menegakkan hukum yang paling dominan adalah sarana dan prasarana yang kurang memadai pada saat proses penyelidikan dan ketidakkooperatifan para terdakwa pada saat proses persidangan sedang berlangsung. Berdasarkan penelitian ini, disarankan beberapa hal guna mengoptimalkan penegakan hukum dan mencegah tindak pidana serupa. Pihak kepolisian diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dan kecepatan respon terhadap setiap laporan guna mencegah peningkatan tindakan kriminal menjadi tindak pidana yang lebih serius. Selain itu, Pemerintah perlu menyediakan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk peralatan forensik modern dan perluasan sistem pengawasan CCTV secara merata hingga ke wilayah pedesaan, sebagai upaya strategis untuk menunjang efektivitas penegakan hukum dan menjamin rasa aman serta perlindungan masyarakat. Kata Kunci: Hukum Pidana, Pembunuhan Berencana, Penegakan. Premeditated murder is a crime issue that has shown a significant increase in recent years. This demands strict criminal law enforcement, particularly against perpetrators of crimes involving children. This case not only illustrates a violation of a legal rule, but also illustrates how criminal law enforcement against perpetrators ensures legal certainty and justice. This underpins the formulation of the research problem: how is the law enforced against perpetrators of child murder and what factors hinder law enforcement in handling child murder cases, especially those involving violent methods. This research uses a normative juridical approach and is supported by an empirical juridical approach. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary legal materials. Primary legal materials were obtained by conducting interviews with informants, namely Investigators from the Criminal Investigation Unit of the Cilegon Police Resort, Public Prosecutors from the Cilegon District Attorney's Office, and Lecturers from the Criminal Law Department of the Faculty of Law, University of Lampung, and laws and regulations relevant to the main problem. The data processing was carried out by means of data selection, data classification, and data compilation. The results of the research and discussion show that law enforcement against child murder perpetrators has been carried out procedurally in accordance with the Criminal Procedure Code. Law enforcement at the investigation stage carried out by the Cilegon Resort Police is to conduct crime scene processing, witness examination, and collaborate with forensic doctors to obtain post-mortem results. Law enforcement at the prosecution stage, the Public Prosecutor (JPU) uses cumulative charges, namely Article 340 in conjunction with Article 55 Paragraph (1) of the Criminal Code and Article 83 in conjunction with Article 76F of the UUPA, and demands the death penalty for the three main perpetrators. Law enforcement at the trial stage, the Panel of Judges in decision 56/Pid.B/2025/PN Srg stated that the main defendants were legally proven guilty based on the fulfillment of all elements of the indictment. The most dominant inhibiting factors in enforcing the law are inadequate facilities and infrastructure during the investigation process and the defendants' lack of cooperation during the ongoing trial process. Based on this research, several recommendations are made to optimize law enforcement and prevent similar crimes. The police are expected to improve their professionalism and speed of response to reports to prevent criminal activity from escalating into more serious offenses. Furthermore, the government needs to provide adequate facilities and infrastructure, including modern forensic equipment and expand CCTV surveillance systems to rural areas, as a strategic effort to bolster effective law enforcement and ensure public safety and protection. Keywords: Criminal Law, Premeditated Murder, Enforcement.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	2308613011 . Digilib
Date Deposited:	11 Feb 2026 07:13
Terakhir diubah:	11 Feb 2026 07:13
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/96160

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir