PELAKSANAAN OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN PANDEGLANG

RIZKY , RAMADHANI (2026) PELAKSANAAN OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN PANDEGLANG. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (35Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL TANPA LAMPIRAN.pdf Restricted to Hanya staf Download (2495Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI FULL TANPA PEMBAHASAN.pdf Download (2326Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Kabupaten Pandeglang termasuk dalam kategori daerah dengan tingkat ketergantungan yang relatif tinggi terhadap transfer pemerintah Pusat dan Daerah. Data tahun 2024, menunjukkan bahwa kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) hanya sekitar 8% dari total pendapatan daerah. Opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan tambahan atas pajak yang dikenakan oleh pemerintah Kabupaten atau Kota khususnya atas PKB. Dipungut Bedasarkan ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 2022 diharapkan mampu untuk meningkatkan PAD dan mendorong indepedensi fiskal. berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan 1) Bagaimana Pelaksanaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Kontribusinya Terhadap PAD Kabupaten Pandeglang dan 2) Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan opsen pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pandeglang Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Samsat Kabupaten Pandeglang dan Kepala Bidang pendapatan Bapenda Kabupaten Pandeglang. Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran mendalam mengenai pemanfaatan dan faktor penghambatnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pelaksanaan opsen PKB di Kabupaten Pandeglang telah berjalan sesuai ketentuan PP No. 35 Tahun 2023 dengan kontribusi opsen mencapai 43,13 % dari total penerimaan PAD dan mengalami kenaikan sebesar 4,67% dari total DBH PKB Tahun 2024, sehingga berdampak positif terhadap peningkatan PAD dan 2) Faktor pendukung keberhasilan penerapan opsen meliputi sinergi antara Samsat dan Bapenda melalui share cost, role sharing, dan perjanjian kerja sama (PKS). Adapun faktor penghambatnya adalah rendahnya kesadaran wajib pajak. Secara keseluruhan, opsen PKB terbukti menjadi langkah strategis dalam meningkatkan PAD dan mendorong kemandirian fiskal Kabupaten Pandeglang Kata Kunci: Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Pendapatan Asli Daerah, Indepedensi Fiskal Pandeglang Regency is categorized as a region with a relatively high level of dependence on transfers from the central and provincial governments. Data from 2024 indicate that locally generated revenue (PAD) contributes only about 8% of the total regional income. The motor vehicle tax surcharge (opsen PKB) is an additional levy imposed by regency or municipal governments specifically on the motor vehicle tax. Collected pursuant to Law No. 1 of 2022, this surcharge is expected to enhance PAD and strengthen fiscal independence. Based on this context, the study formulates two research questions: 1) How is the implementation of the motor vehicle tax surcharge carried out, and what is its contribution to PAD in Pandeglang Regency? and 2) What supporting and inhibiting factors affect the implementation of the surcharge in Pandeglang Regency?. This research applies both normative and empirical juridical approaches. Primary data were obtained through interviews with the Head of the Administration Subdivision of the Pandeglang Samsat Office and the Head of the Revenue Division of the Pandeglang Regional Revenue Agency (Bapenda). The data were analyzed qualitatively to provide an in-depth description of the implementation and its constraints. The findings reveal that (1) the implementation of the motor vehicle tax surcharge in Pandeglang Regency has been carried out in accordance with Government Regulation No. 35 of 2023, with the surcharge contributing 43.13% of total PAD revenue and increasing by 4.67% from the 2024 PKB revenue-sharing funds (DBH PKB), thereby positively influencing PAD growth; and 2) supporting factors include strong collaboration between the Samsat Office and Bapenda through costsharing, role-sharing, and formal cooperation agreements. The primary inhibiting factor is the low tax compliance among vehicle owners. Overall, the surcharge mechanism has proven to be a strategic instrument for increasing PAD and promoting fiscal independence in Pandeglang Regency. Keywords: Motor Vehicle Tax Levy, Local Own-Source Revenue, Fiscal Independence

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 341 Hukum-hukum negara 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 342 Hukum tata negara:
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	2308194000 . Digilib
Date Deposited:	11 Feb 2026 07:20
Terakhir diubah:	11 Feb 2026 07:20
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/96165

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir