PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DAN KONTRIBUSINYA BAGI PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT

FARHAN , PASHA (2026) PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DAN KONTRIBUSINYA BAGI PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT. FAKULTAS HUKUM , UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (121Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (5Mb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (5Mb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Pemungutan retribusi parkir merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan penting dalam mendukung kemandirian fiskal pemerintah daerah. Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah kabupaten memiliki kewenangan untuk menggali potensi pendapatan melalui pajak dan retribusi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sebagai tindak lanjut ketentuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai dasar hukum pelaksanaan pemungutan retribusi parkir. Meskipun memiliki potensi yang cukup besar seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat dan sektor pariwisata, realisasi penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Pesisir Barat belum optimal. Kondisi ini masih dihadapkan pada berbagai permasalahan, khususnya dalam aspek efektivitas pelaksanaan, pengawasan, serta tata kelola pemungutan di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundangundangan dan literatur hukum, serta wawancara langsung dengan pihak Dinas Perhubungan dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemungutan pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan daerah melalui penggunaan karcis resmi dan penyetoran hasil pungutan secara berjenjang. Namun, efektivitas pelaksanaannya masih tergolong rendah akibat keterbatasan jumlah petugas, lemahnya pengawasan, serta belum optimalnya pemanfaatan sistem digitalisasi, meskipun retribusi parkir tetap memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap PAD dan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Kata Kunci: Retribusi Parkir, Pendapatan Asli Daerah, Pemerintahan Daerah, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	2507519309 Digilib
Date Deposited:	12 Feb 2026 03:48
Terakhir diubah:	12 Feb 2026 03:48
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/96239

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir