FARIZA , RAISA RAFANIA (2026) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANAPENGANIAYAAN ANAK DENGAN MENGGUNAKAN RESTORATIVE JUSTICE (Studi Pada Kejaksaan Negeri Pesawaran). FAKULTAS HUKUM , UNIVERSITAS LAMPUNG.
|
File PDF
ABSTRAK.pdf Download (224Kb) | Preview |
|
|
File PDF
SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1370Kb) | Minta salinan |
||
|
File PDF
SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1309Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
Anak merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia, khususnya kekerasan fisik dan psikologis. Perlindungan terhadap anak menjadi kewajiban negara dan masyarakat agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dalam lingkungan yang aman. Namun, praktik kekerasan terhadap anak masih ditemukan, termasuk di lembaga pendidikan berbasis agama seperti pesantren yang seharusnya menjadi ruang aman dan pembinaan moral. Kasus kekerasan terhadap seorang santri berusia 13 tahun di Pondok Pesantren Pesona Al-Qur‘an, Pesawaran, Lampung, menunjukkan bahwa kekerasan dapat terjadi akibat relasi kuasa yang timpang antara pengurus dan santri, sehingga memunculkan keprihatinan terhadap sistem perlindungan anak di lingkungan pesantren. Penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan hukum melalui penerapan Restorative Justice dalam perkara penganiayaan terhadap anak serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat penerapannya. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif empiris dengan pendekatan perundang- undangan dan pendekatan kasus untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan implementasinya dalam praktik penegakan hukum pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkara penganiayaan terhadap anak diselesaikan melalui pendekatan restorative justice sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 melalui dialog antara pelaku, korban, dan keluarga. Namun, penerapannya masih menghadapi berbagai hambatan sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yakni faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta kebudayaan, yang dalam konteks pesantren tercermin pada luasnya diskresi hukum, orientasi aparat pada penyelesaian administratif, keterbatasan mekanisme pemulihan korban, tekanan sosial terhadap korban, serta budaya institusional yang menormalisasi kekerasan. berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan Restorative Justice dalam perkara penganiayaan terhadap anak telah memiliki dasar hukum yang jelas, namun belum sepenuhnya menjamin perlindungan optimal bagi anak sebagai korban. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, peran aktif masyarakat dan lembaga pendidikan keagamaan, serta penguatan prinsip kepentingan terbaik bagi anak agar penerapan Restorative Justice benar-benar berorientasi pada pemulihan dan perlindungan anak. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penganiayaan, Restorative Justice , Perlindungan Anak.
| Jenis Karya Akhir: | Skripsi |
|---|---|
| Subyek: | 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum |
| Program Studi: | FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum |
| Pengguna Deposit: | 2602197023 Digilib |
| Date Deposited: | 13 Feb 2026 07:21 |
| Terakhir diubah: | 13 Feb 2026 07:21 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/96352 |
Actions (login required)
![]() |
Lihat Karya Akhir |
