TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT ANGGOTA POLRI DALAM KASUS PENJUALAN NARKOBA (Studi Kasus di Polres Lampung Selatan)

SALSABILA , - (2026) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT ANGGOTA POLRI DALAM KASUS PENJUALAN NARKOBA (Studi Kasus di Polres Lampung Selatan). FAKULTAS HUKUM , UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (125kB) | Preview
	Text SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB) | Request a copy
Preview	Text SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (5MB) | Preview

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus penyalahgunaan narkotika yang tidak hanya melibatkan masyarakat sipil, tetapi juga aparat penegak hukum, termasuk anggota kepolisian. Salah satu kasus yang menjadi fokus penelitian adalah keterlibatan Bripka N, anggota Polres Lampung Selatan, dalam tindak pidana penjualan sekaligus penggunaan narkotika. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana ketentuan hukum yang mengatur Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap anggota Polri yang terlibat tindak pidana narkotika, serta apakah pelaksanaan PTDH dalam kasus tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penerapan PTDH terhadap anggota Polri yang terlibat tindak pidana narkotika ditinjau dari aspek hukum administrasi dan hukum pidana. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif-empiris. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data kepustakaan dan data lapangan yang diperoleh melalui studi dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Narasumber dalam penelitian ini meliputi Divisi Propam Polres Lampung Selatan, Satres Narkoba Polres Lampung Selatan, serta Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa faktor internal, seperti disiplin, integritas, dan mekanisme kode etik, serta faktor eksternal, seperti bukti penyidikan, pengawasan publik, dan penerapan regulasi, berpengaruh signifikan dalam proses penegakan hukum. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) yang dijatuhkan terbukti telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi Polri. Namun, dari perspektif hukum hukum pidana, penerapannya belum sepenuhnya konsisten dengan prinsip equality before the law. Temuan ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan Salsabila antara penegakan hukum administratif dan penegakan hukum pidana terhadap aparat penegak hukum. Saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah perlunya penguatan penegakan hukum terhadap anggota Polri yang terlibat tindak pidana narkotika melalui kombinasi sanksi etik dan proses pidana umum, penerapan prinsip zero tolerance, serta peningkatan pengawasan internal. Selain itu, regulasi mengenai mekanisme PTDH perlu ditegaskan agar bersifat komprehensif dengan mengintegrasikan aspek administratif dan pidana guna mencegah terjadinya praktik diskriminasi hukum terhadap aparat penegak hukum. Kata Kunci: Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, Polri, Narkotika

Item Type:	Other
Subjects:	?? 345 ??
Divisions:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Depositing User:	2602375727 Digilib
Date Deposited:	23 Feb 2026 07:07
Last Modified:	23 Feb 2026 07:07
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/96949

Actions (login required)

View Item