Muhammad , Syaddam Abdelnoer (2026) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN HUMAN TRAFFICKING DI WILAYAH KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG. FAKULTAS HUKUM , UNIVERSITAS LAMPUNG.
|
File PDF
ABSTRAK.pdf Download (30Kb) | Preview |
|
|
File PDF
SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (4018Kb) | Minta salinan |
||
|
File PDF
SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (3838Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
Perdagangan manusia telah menjadi bisnis lintas negara, yang mempunyai jaringan sangat rapi, mulai dari tingkat lokal maupun internasional, yang sulit dipantau aparat. Berbagai upaya preventif telah dilakukan, namun hingga kini praktek kejahatan ini berjalan. Trafficking atau perdagangan manusia, terutama perempuan dan anak telah menjadi isu besar yang menjadi perhatian regional dan global. Kasus human trafficking banyak terjadi di Indonesia tanpa kecuali di Provinsi Lampung. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bentuk perlindungan dan faktor penghambat dalam perlindungan terhadap korban human trafficking di wilayah hukum Polda Lampung. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan pendekatan yuridis normatif dan empiris yang dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lapangan dengan menggunakan metode dan teknik penelitian lapangan, untuk melihat Langsung penerapan peraturan perundang-undangan. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari anggota Ditreskrimum Polda Lampung, Anggota DPW SBMI Provinsi Lampung, Dosen Hukum bagian Pidana FH Unila. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia memang sudah sedemikian rupa diatur, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan melalui dua bentuk, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui kegiatan penyuluhan hukum, sosialisasi kepada masyarakat, pengawasan terhadap daerah rawan perdagangan orang, serta kerja sama dengan instansi terkait. Sementara itu, perlindungan represif diwujudkan melalui penegakan hukum terhadap pelaku, pemberian rasa aman kepada korban, penangan laporan secara professional namun pelaksanaan perlindungan hukum tersebut masih menghadapi berbagai hambatan yang meliputi faktor undang-undang yang belum mengatur secara optimal aspek teknis dan operasional, keterbatasan kualitas sumber daya manusia aparat penegak hukum, lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sarana dan prasarana serta anggaran, serta faktor kebudayaan dan masyarakat berupa stigma, rendahnya kesadaran hukum, dan sikap apatis yang menyebabkan korban enggan melapor. Hambatan-hambatan tersebut secara kumulatif menghambat terwujudnya perlindungan hukum yang efektif dan menyeluruh bagi korban tindak pidana perdagangan orang di wilayah Kepolisian Daerah Lampung. Saran dalam penelitian ini adalah Pemerintah dan Kepolisian, khususnya Kepolisian Daerah Lampung, diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang berorientasi pada perlindungan korban, memperkuat koordinasi dengan instansi terkait, serta mengoptimalkan peran perlindungan preventif dan represif secara seimbang. Selain itu, diperlukan peningkatan sarana dan prasarana serta dukungan anggaran yang memadai untuk menunjang proses masyarakat dan lembaga terkait diharapkan berperan aktif dalam menghilangkan stigma, meningkatkan kesadaran hukum, serta mendorong korban untuk berani melaporkan tindak pidana perdagangan orang demi terwujudnya perlindungan hukum yang efektif, komprehensif, dan berkeadilan. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban, Human Trafficking, Lampung
| Jenis Karya Akhir: | Skripsi |
|---|---|
| Subyek: | 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum |
| Program Studi: | FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum |
| Pengguna Deposit: | 2602307434 Digilib |
| Date Deposited: | 25 Feb 2026 06:11 |
| Terakhir diubah: | 25 Feb 2026 06:11 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/96971 |
Actions (login required)
![]() |
Lihat Karya Akhir |
