ANALI S I S PERTI MBANGAN HAKI M DALAM MENJ ATUHKAN PUTUSAN PEMBINAAN DALAM LEMBAGA DAN PELATIHAN KERJA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN (Studi Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk)

MUHAMMAD, ALIF HAKIM (2026) ANALI S I S PERTI MBANGAN HAKI M DALAM MENJ ATUHKAN PUTUSAN PEMBINAAN DALAM LEMBAGA DAN PELATIHAN KERJA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN (Studi Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (290Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1336Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1334Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap sesama anak semakin marak terjadi dan membutuhkan perhatian bagi semua pihak. Anak yang melakukan persetubuhan telah melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kasus persetubuhan yang dilakukan oleh anak, seperti yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk, dimana anak melakukan persetubuhan dengan memberikan ancaman dan membujuk anak korban untuk melakukan persetubuhan dengannya. Pada penelitian ini, akan membahas mengenai pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan yang disertai dengan apakah penjatuhan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan sudah sesuai dengan berdasarkan pada tujuan pemidanaan. Metode penelitian yang dilakukan pada skripsi ini adalah dengan menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Data penelitian menggunakan data primer dan data sekunder. Narasumber pada penelitian skripsi ini adalah Hakim anak pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Jaksa anak pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Penasihat Hukum anak pada Posbakum Pengadilan Negeri Tanjungkarang dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Tahap yang dilakukan pada penelitian ini yaitu seleksi data, klasifikasi data dan sistematisasi data. Data akan diolah dan dijelaskan dalam bentuk penjelasan secara kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yaitu dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk mengenai anak pelaku tindak pidana persetubuhan, meliputi analisis aspek yuridis berdasarkan undang-undang sistem peradilan pidana anak dan undang-undang perlindungan anak yang disertai bukti di persidangan. Selain itu, hakim mempertimbangkan aspek filosofis, seperti prinsip keadilan terhadap putusan yang diberikan tidak semata-mata untuk menghukum anak tetapi untuk memperbaiki perilaku anak, serta konteks sosiologis yang mencakup hal-hal yang melatarbelakangi anak melakukan kejahatan, dampak dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan anak serta mencegah anak dan masyarakat untuk tidak melakukan tindak kejahatan serupa. Keputusan hakim yang hakim berikan tidak semata-mata bertujuan untuk menghukum anak, tetapi juga memberikan efek jera yang mendidik dan membina perilaku anak, demi menciptakan keadilan dan kepatuhan hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, hakim dalam memberikan putusan hendaknya memperhatikan tujuan dari sebuah pemidanaan. Penjatuhan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan harus memperhatikan keseimbangan antara prinsip absolut dan relatif. Hukuman tidak hanya berfungsi sebagai balasan atas suatu pelanggaran, tetapi juga sebagai langkah pencegahan untuk mencegah pengulangan tindak pidana. Sanksi yang tegas dan mendidik diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap anak serta mendorong anak dan masyarakat terhadap kesadaran hukum. Saran atas penelitian ini adalah penting bagi hakim untuk mempertimbangkan aspek yuridis, aspek filosofis serta aspek sosiologi dalam memberikan putusan terhadap anak. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut, harapannya tidak ada lagi keputusan yang nantinya dijatuhkan dianggap tidak berkeadilan. Hakim juga hendaknya selalu memperhatikan tujuan dari sebuah proses pemidanaan, dikarenakan putusan yang menjadi akhir dari suatu perkara harus berkesesuaian dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya menghukum tetapi juga memperbaiki perilaku, mendidik dan membina anak. Oleh karenanya, keseimbangan antara nilainilai keadilan dengan putusan yang dijatuhkan dapat tersesuaikan. Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Anak Pelaku, Persetubuhan. Sexual intercourse committed by minors against other minors has become increasingly prevalent and requires serious attention from all parties. Minors who commit sexual intercourse violate the provisions of Article 81 paragraph (2) of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. One such case is reflected in the Decision of the Tanjungkarang District Court Number 17/Pid.Sus-Anak/2025/PNTjk, in which the juvenile offender committed sexual intercourse by threatening and persuading the child victim to engage in the act. This study examines the judges’ considerations in imposing criminal sanctions on juvenile offenders of sexual intercourse crimes and analyzes whether such sentencing is in accordance with the objectives of punishment. This research employs normative juridical and empirical juridical methods. The data used consist of primary and secondary data. The sources of information include juvenile judges at the Tanjungkarang District Court, juvenile prosecutors at the Bandar Lampung District Prosecutor’s Office, legal counsel for juveniles at the Legal Aid Post of the Tanjungkarang District Court, and lecturers of Criminal Law at the Faculty of Law, University of Lampung. The research stages include data selection, data classification, and data systematization. The data are analyzed and presented qualitatively. Based on the results of the research and discussion, the judges’ considerations in Decision Number 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk concerning a juvenile offender of a sexual intercourse crime include an analysis of juridical aspects grounded in the Juvenile Criminal Justice System Law and the Child Protection Law, supported by evidence presented during the trial. In addition, the judges took into account philosophical aspects, particularly the principle of justice, whereby the imposed decision is not merely intended to punish the juvenile but also to improve the juvenile’s behavior. Sociological considerations were also examined, encompassing the factors that motivated the juvenile to commit the offense, the impacts and consequences arising from the juvenile’s actions, as well as efforts to prevent both the juvenile and the community from engaging in similar criminal acts. The judges’ decision was not solely aimed at punishment, but also at providing an educational and rehabilitative deterrent effect in order to foster justice and legal compliance within society. Therefore, judges, in rendering decisions, should give due consideration to the objectives of punishment. The imposition of criminal sanctions on juvenile offenders of sexual intercourse crimes must maintain a balance between absolute and relative principles of punishment. Punishment should not function merely as retribution for a violation, but also as a preventive measure to avoid the repetition of criminal acts. Firm yet educative sanctions are expected to create a deterrent effect for juveniles and to encourage legal awareness among both juveniles and the wider community. The recommendation of this study emphasizes the importance for judges to consider juridical, philosophical, and sociological aspects when delivering decisions involving juveniles. By taking these aspects into account, it is expected that judicial decisions will no longer be perceived as unjust. Judges should also consistently consider the objectives of the sentencing process, as judicial decisions, being the final outcome of a case, must align with the aims of punishment that extend beyond mere retribution to include behavioral improvement, education, and rehabilitation of juveniles. Accordingly, a balance between the values of justice and the imposed decisions can be effectively achieved. Keywords: Judges Considerations, Juvenile Offenders, Sexual Intercourse.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	2602909823 Digilib
Date Deposited:	25 Feb 2026 06:41
Terakhir diubah:	25 Feb 2026 06:41
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/97011

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir