PERAN KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG PADA EKSEKUSI PEMBERIAN RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Studi Putusan Nomor: 101/Pid.Sus/2024/PN.Tjk)

Meiza , Amanda Pratama (2026) PERAN KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG PADA EKSEKUSI PEMBERIAN RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Studi Putusan Nomor: 101/Pid.Sus/2024/PN.Tjk). FAKULTAS HUKUM , UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (175Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (3977Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1889Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menetapkan bahwa korban berhak mendapatkan restitusi sebagai bentuk pemulihan atas kerugian materiil maupun immateriil yang diderita. Namun dalam praktik pelaksanaan eksekusi restitusi masih ditemukan kendala di mana hak korban tidak terpenuhi meskipun putusan telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana terjadi dalam Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN.Tjk. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dalam eksekusi pemberian restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual serta mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas peran tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan cara studi pustaka dan wawancara kepada Jaksa di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Kemudian analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1.) Peran Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dalam eksekusi restitusi pada perkara ini menunjukkan adanya disfungsi peran di mana Jaksa lebih dominan berperan sebagai penghimbau pasif (passive informer). Secara faktual, Jaksa hanya sebatas menyampaikan kewajiban pembayaran kepada terpidana tanpa melakukan penyitaan nyata, hal ini disebabkan karena peran ideal Jaksa sebagai eksekutor wajib terhambat oleh kenyataan konkret di lapangan berupa kondisi ekonomi pelaku yang sangat minim serta ketiadaan regulasi yang memberikan daya paksa terhadap kasus kekerasan seksual anak dibandingkan dengan kasus perdagangan orang. (2.) Faktor-faktor yang menghambat eksekusi meliputi faktor hukum yaitu adanya kekosongan hukum (legal gap) terkait ketiadaan aturan sanksi subsider yang tegas dan mekanisme penyitaan sita aset yang kuat. Selain itu terdapat faktor penegak hukum di mana Jaksa menghadapi konflik peran antara tuntutan yuridis dengan pertimbangan hati nurani terhadap kemiskinan terpidana, yang diperburuk oleh faktor sarana berupa ketiadaan aset material milik terpidana yang layak disita gunamemenuhi nilai restitusi. Disfungsi peran tersebut mengakibatkan restitusi hanya berakhir sebagai statusterutang tanpa batas waktu yang mendesak, sehingga tujuan hukum untukmemberikan keadilan restoratif bagi anak korban kekerasan seksual tidak dapadirealisasikan secara nyata. Saran dari penelitian ini yaitu Lembaga Kejaksaan agar lebih mengoptimalkan sinergi dan koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSKagar menguatkan asesmen komprehensif terhadap kondisi ekonomi pelaku dalam penghitungan restitusi. Pemerintah diharapkan meningkatkan peran proaktifmelalui penyederhanaan prosedur penyitaan aset, serta diharapkan kepada DPRagar memasukkan mekanisme penyitaan dan pidana kerja sosial sebagai alternatifpengganti restitusi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kata Kunci: Peran Kejaksaan, Restitusi, Anak Korban Kekerasan Seksual.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	2602595653 Digilib
Date Deposited:	26 Feb 2026 07:26
Terakhir diubah:	26 Feb 2026 07:26
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/97072

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir