TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk)

PUTRI , HARAHAP (2026) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF 1. ABSTRAK - ABSTRACK.pdf Download (305Kb) | Preview
	File PDF 2. SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (3706Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF 3. SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (3159Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak korban dalam Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana terhadap Anak berupa pidana pembinaan dalam bentuk keikutsertaan dalam pendidikan Pondok Pesantren sampai lulus SMA/Sederajat. Selanjutnya, Hakim Anak menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana pembinaan dalam bentuk keikutsertaan dalam pendidikan Pondok Pesantren di Yayasan Nur Arromannirrohim Kamil sampai lulus SMA/sederajat, serta tetap dalam pengawasan. Permasalahan penelitian adalah bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak (Studi Kasus Putusan Nomor 16/Pid.Sus- Anak/2025/PN Tjk) dan apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tentang tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak (Studi Kasus Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Narasumber penelitian adalah Hakim Anak di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang dan Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum terhadap Putusan 16/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk sudah sesuai secara yuridis dan normatif. Hakim secara yuridis menerapkan asas lex specialis, yaitu bahwa UU Perlindungan Anak berlaku sebagai hukum khusus di atas KUHP, serta asas kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child). Dasar Pertimbangan Hakim dalam penerapan sanksi pembinaan di dalam lembaga terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan berdasarkan Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk sudah sesuai dari segi yuridis, filosofis dan sosiologis. Secara yuridis adalah perbuatan Anak terbukti secarah sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Secara filosofis mempertimbangkan pidana pembinaan danPutri Linni Febrina Harahap pengawasan terhadap Anak berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Secara sosiologis, mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi anak Saran dalam penelitian ini adalah Hakim hendaknya melakukan pertimbangan yang matang dan memperhatikan segala aspek penting terutama bagi Anak Korban dalam hal perlindungan, restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi. Begitu juga kepada Anak sebagai pelaku agar putusan dapat memberikan efek jera sekalipun menggunakan jenis sanksi pemidanaan yang humanis dengan prinsip restoratif dan rehabilitatif. Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Persetubuhan, Anak

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	2602208649 Digilib
Date Deposited:	25 Feb 2026 07:30
Terakhir diubah:	25 Feb 2026 07:30
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/97109

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir