ANALISIS IMPLEMENTASI REHABILITASI SEBAGAI ALTERNATIF PEMIDANAAN BAGI PENGGUNA NARKOBA ( Studi Putusan Nomor 1217/Pid.Sus/2024/PN Tjk )

HANIFAH, PUSPA HATI (2026) ANALISIS IMPLEMENTASI REHABILITASI SEBAGAI ALTERNATIF PEMIDANAAN BAGI PENGGUNA NARKOBA ( Studi Putusan Nomor 1217/Pid.Sus/2024/PN Tjk ). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	Text 1. ABSTRAK - ABSTRACK.pdf Download (138kB) | Preview
	Text 2. SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy
Preview	Text 3. SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia merupakan permasalahan serius yang berdampak luas terhadap aspek hukum, kesehatan masyarakat, dan sosial. Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menegaskan rehabilitasi medis dan sosial sebagai mekanisme utama penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, praktik peradilan pidana masih didominasi oleh pendekatan represif melalui penjatuhan pidana penjara. Pendekatan tersebut tidak hanya menimbulkan overcrowding di lembaga pemasyarakatan, tetapi juga memperbesar risiko kekambuhan dan menghambat proses reintegrasi sosial pengguna narkotika. Yang menjadi permasalahan dari skripsi ini adalah bagaimanakah implementasi rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan bagi prngguna narkoba, dan faktor apa sajakah yang menjadi penghambat implementasi rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan bagi pengguna narkoba. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif-empiris dengan tujuan untuk menganalisis implementasi rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan bagi pengguna narkotika. Pendekatan normatif dilakukan melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, asas dan doktrin hukum, serta yurisprudensi yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, SEMA Nomor 4 Tahun 2010, dan putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan melalui pengumpulan data lapangan berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap aparat penegak hukum serta pihak terkait guna memperoleh gambaran nyata mengenai penerapan rehabilitasi dalam praktik peradilan pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan telah memiliki dasar hukum yang kuat dan jelas. Namun, dalamHanifah Puspa Hati praktiknya pelaksanaan rehabilitasi belum berjalan secara efektif dan konsisten. Hambatan yang ditemukan antara lain tidak optimalnya pelaksanaan asesmen terpadu, lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas rehabilitasi, serta masih dominannya paradigma represif aparat penegak hukum. Putusan Nomor 1217/Pid.Sus/2024/PN Tanjung Karang menjadi contoh konkret bahwa meskipun syarat rehabilitasi terpenuhi, pemidanaan penjara tetap menjadi pilihan utama. Saran dalam penelitian ini merekomendasikan penguatan kewajiban asesmen terpadu sejak tahap penangkapan, peningkatan kapasitas dan profesionalitas aparat penegak hukum, serta perubahan paradigma penegakan hukum dari pendekatan represif menuju pendekatan kesehatan berbasis pemulihan. Selain itu, diperlukan penguatan koordinasi dan pengawasan lintas lembaga agar rehabilitasi dapat berfungsi secara optimal sebagai alternatif pemidanaan yang efektif, manusiawi, dan berkeadilan bagi pengguna narkotika. Kata kunci: Rehabilitasi, Narkotika, Pemidanaan.

Item Type:	Other
Subjects:	?? 340 ??
Divisions:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Depositing User:	2602833080 Digilib
Date Deposited:	27 Feb 2026 04:16
Last Modified:	27 Feb 2026 04:16
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/97121

Actions (login required)

View Item