OPTIMALISASI PENYELESAIAN PENGADUAN PUBLIK MELALUI SP4N-LAPOR! (STUDI KASUS DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

NIDA , NABILA (2026) OPTIMALISASI PENYELESAIAN PENGADUAN PUBLIK MELALUI SP4N-LAPOR! (STUDI KASUS DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR). FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (208kB) | Preview
	Text SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB) | Request a copy
Preview	Text SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (4MB) | Preview

Abstract

Penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel menuntut adanya mekanisme pengaduan masyarakat yang dikelola secara efektif oleh pemerintah daerah. Salah satu upaya pemerintah dalam menjawab tuntutan tersebut adalah melalui penerapan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik NasionalLayanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) sebagai kanal pengaduan digital terpadu diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015. Namun, dalam praktiknya, penyelesaian pengaduan publik di Kabupaten Lampung Timur masih menunjukkan berbagai kendala yang menyebabkan sejumlah laporan belum ditindaklanjuti secara optimal. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis optimalisasi penyelesaian pengaduan publik melalui SP4N-LAPOR! serta mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor penunjang dalam proses penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pengelola SP4N-LAPOR! dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta studi dokumentasi dan Observasi. Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan mengacu pada tujuh prinsip penanganan pengaduan menurut Gorton (2005). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian pengaduan publik melalui SP4N-LAPOR! di Kabupaten Lampung Timur belum sepenuhnya optimal. Hal ini ditunjukkan oleh lemahnya koordinasi antar OPD, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta komitmen kelembagaan yang belum konsisten. Di sisi lain, dukungan regulasi daerah, peran pimpinan, dan ketersediaan infrastruktur digital menjadi faktor penunjang. Optimalisasi penyelesaian pengaduan publik memerlukan penguatan koordinasi lintas OPD dan peningkatan kapasitas aparatur. Kata kunci: Pengaduan Publik, SP4N-LAPOR!, Pelayanan Publik, Penyelesaian Pengaduan, Pemerintah Daerah

Item Type:	Other
Subjects:	?? 300 ??
Divisions:	Fakultas ISIP > Prodi Administrasi negara
Depositing User:	2602347460 Digilib
Date Deposited:	05 Mar 2026 07:35
Last Modified:	05 Mar 2026 07:35
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/97398

Actions (login required)

View Item