HERLIA , OKTAVIANI (2026) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK) YANG DIPERJUALBELIKAN MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI PERKARA POLRES TULANG BAWANG). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.
|
File PDF
ABSTRAK.pdf Download (411Kb) | Preview |
|
![[img]](http://digilib.unila.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
File PDF
SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (923Kb) | Minta salinan |
|
|
File PDF
SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (746Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
Pemalsuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diperjualbelikan melalui media sosial merupakan tindak pidana yang berkembang seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi. Kejahatan ini tidak hanya merugikan masyarakat secara individu, tetapi juga dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian serta mengganggu tertib administrasi negara. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah, yaitu: (1) penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan SKCK yang diperjualbelikan melalui media sosial, dan (2) faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut, dengan studi perkara di Polres Tulang Bawang. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan untuk memperoleh bahan hukum primer dan sekunder, serta penelitian lapangan melalui wawancara dengan aparat penegak hukum di Polres Tulang Bawang. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan SKCK yang diperjualbelikan melalui media sosial dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi. Tahap formulasi diwujudkan melalui penerapan ketentuan hukum sebagai dasar penindakan, yaitu Pasal 263 KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Tahap aplikasi dilakukan melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di persidangan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya, tahap eksekusi dilaksanakan melalui pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan hambatan, antara lain Kondisi Geografis, keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang teknologi informasi, kesulitan melacak pelaku yang menggunakan identitas anonim di media sosial, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Saran penelitian ini adalah perlunya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum di bidang teknologi informasi, penguatan sarana pendukung seperti digital forensik, peningkatan kerja sama dengan pemerintah dan platform media sosial, serta sosialisasi hukum kepada masyarakat agar tidak terlibat menggunakan maupun memperjualbelikan SKCK palsu. Kata kunci: Penegakan hukum, pemalsuan SKCK, media sosial. The falsification of Police Clearance Certificates (Surat Keterangan Catatan Kepolisian/SKCK) traded through social media is a form of criminal offense that has developed along with the rapid advancement of information technology. This crime not only causes individual losses to society, but also undermines public trust in the police institution and disrupts the order of state administration. This research aims to address two problem formulations: (1) law enforcement is carried out against the falsification of SKCK traded through social media, and (2) factors hinder law enforcement efforts against such crimes, with a case study at the Tulang Bawang Police Resort. This research applies both normative juridical and empirical juridical approaches. Data were collected through library research to obtain primary and secondary legal materials, as well as field research through interviews with law enforcement officers at the Tulang Bawang Police Resort. The collected data were then analyzed qualitatively. The results of the study indicate that law enforcement against the criminal act of falsifying Police Clearance Certificates (SKCK) traded through social media is carried out through three stages: the formulation stage, the application stage, and the execution stage. The formulation stage is realized through the application of legal provisions as the basis for enforcement, namely Article 263 of the Criminal Code (KUHP) and the Law on Electronic Information and Transactions (ITE Law). The application stage is conducted through the processes of inquiry, investigation, prosecution, and court examination in accordance with the prevailing legal provisions, while the execution stage is implemented through the enforcement of court decisions that have obtained permanent legal force. However, in its implementation, several obstacles are still encountered, including geographical conditions, limited facilities and infrastructure, a lack of human resources with expertise in information technology, difficulties in tracking perpetrators who use anonymous identities on social media, and the low level of public legal awareness. The recommendation of this study is the need to enhance the capacity of law enforcement officers in the field of information technology, strengthen supporting facilities such as digital forensic tools, improve cooperation with the government and social media platforms, and intensify legal awareness programs for the public to prevent involvement in the use or distribution of forged SKCK. Keywords: Law enforcement, SKCK falsification, social media.
| Jenis Karya Akhir: | Skripsi |
|---|---|
| Subyek: | 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum |
| Program Studi: | FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum |
| Pengguna Deposit: | 2602571565 Digilib |
| Date Deposited: | 10 Mar 2026 07:27 |
| Terakhir diubah: | 10 Mar 2026 07:27 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/97583 |
Actions (login required)
 |
Lihat Karya Akhir |
