IMPLEMENTASI UJI KELAYAKAN KENDARAAN ANGKUTAN UMUM OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDAR LAMPUNG

Nurhaliza, Mutiara Jauhari (2026) IMPLEMENTASI UJI KELAYAKAN KENDARAAN ANGKUTAN UMUM OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDAR LAMPUNG. FAKULTAS HUKUM , UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (205Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1934Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1525Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Uji kelayakan memastikan setiap kendaraan memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan sesuai peraturan perundang-undangan nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dan peraturan Menteri nomor peraturan Menteri 133 tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Dalam administrasi publik, pelaksanaan uji kelayakan kendaraan merupakan bentuk pelayanan publik yang menuntut prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Namun, masih ditemukannya kendaraan angkutan umum yang tidak layak jalan tetap beroperasi di Kota Bandar Lampung menjadi latar belakang diperlukannya pelaksanaan uji kelayakan. Permasalahan yang dikaji adalah bagaimanakah implementasi dan Apakah kendala yang terjadi pada saat proses uji kelayakan kendaraan angkutan umum oleh dinas perhubungan Kota Bandar lampung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan kepala teknis pengujian kendaraan bermotor dinas perhubungan Kota Bandar Lampung serta para peserta uji kelayakan. Hasil penelitian menunjukkan implementasi uji kelayakan dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor menggunakan sarana teknologi serta pengawasan langsung di arus lalu lintas (rampcheck). kendala yang ditemukan meliputi sistem online yang belum optimal, sarana prasarana yang kurang memadai dan kurangnya pengetahuan pada para pengendara tentang pentingnya uji kelayakan kendaraan. Saran dalam penelitian ini adalah Dinas Perhubungan wajib memperketat pengawasan internal dan melakukan sosialisasi secara berkala dengan bekerja sama dengan asosiasi pengemudi mengenai pentingnya pemeliharaan komponen kendaraan serta konsekuensi hukum dan bahaya lalu lintas dari penggunaan kendaraan yang tidak layak jalan serta Dinas perhubungan dalam melaksanakan prosedur uji kelayakan harus tetap dipertahankan baik menggunakan teknologi maupun pelaksanaan rampcheck Kata Kunci: Angkutan Umum, Pelayanan Publik, Uji Kelayakan. Vehicle roadworthiness testing ensures that every vehicle meets technical requirements and is roadworthy in accordance with Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation, and Minister of Transportation Regulation Number 133 of 2015 concerning Periodic Motor Vehicle Testing. In public administration, the implementation of these tests is a form of public service that demands the principles of effectiveness, efficiency, transparency, and accountability. However, the continued operation of unfit public transport vehicles in Bandar Lampung serves as the background for the necessity of this study. The problems examined are the implementation of roadworthiness testing and the obstacles encountered during the process at the Bandar Lampung City Transportation Agency. The research methods used are normative and empirical juridical methods. Data were obtained through literature studies and interviews with the Technical Head of Motor Vehicle Testing at the Bandar Lampung City Transportation Agency and test participants. The results indicate that the implementation of roadworthiness testing is carried out by the Technical Implementation Unit for Motor Vehicle Testing using technological facilities and direct roadside supervision (ramp checks). Identified obstacles include a suboptimal online system, inadequate infrastructure, and a lack of driver awareness regarding the importance of periodic vehicle testing. Suggestions in this study include the requirement for the Transportation Agency to tighten internal supervision and conduct regular socialization in collaboration with driver associations regarding the importance of vehicle maintenance, legal consequences, and the traffic hazards of using unfit vehicles. Furthermore, the Transportation Agency should maintain both technology-based testing procedures and the execution of roadside ramp checks Keywords: Public Service, Public Transportation, Roadworthiness Testin.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 349 Hukum yurisdiksi tertentu, wilayah, wilayah sosial ekonomi
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	2602576064 Digilib
Date Deposited:	11 Mar 2026 02:22
Terakhir diubah:	11 Mar 2026 02:22
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/97595

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir