0912011281, Oktavianti Puspitasari (2013) KEWENANGAN BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN DALAM PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN PENANAMAN MODAL DAERAH DI PROVINSI LAMPUNG. Digital Library.
|
File PDF
ABSTRAK.pdf Download (16Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB II.pdf Download (39Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB I.pdf Download (29Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB III.pdf Download (19Kb) | Preview |
|
File PDF
BAB IV.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (120Kb) |
||
|
File PDF
BAB V.pdf Download (16Kb) | Preview |
|
|
File PDF
DAFTAR ISI.pdf Download (15Kb) | Preview |
|
|
File PDF
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (16Kb) | Preview |
|
|
File PDF
JURNAL OKTA.pdf Download (57Kb) | Preview |
|
|
File PDF
MOTTO.pdf Download (13Kb) | Preview |
|
|
File PDF
PNEGESAHAN.pdf Download (67Kb) | Preview |
|
|
File PDF
RIWAYAT HIDUP.pdf Download (19Kb) | Preview |
|
|
File PDF
SANWACANA.pdf Download (19Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
Abstrak Dalam upaya pelayanan yang transparan, mudah, efisien, berkeadilan, akuntabilitas, dan berkepastian hukum, diperlukan pengaturan pelayanan perizinan penanaman modal secara terpadu satu pintu. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah kewenangan BPMPPT dalam pemberian izin penanaman modal di Provinsi Lampung dan apakah faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pelayanan perizinan penanaman modal di Provinsi Lampung? Pendekatan masalah menggunakan normatif empiris. Sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Metode pengolahan data menggunakan seleksi data, klasifikasi data dan sistematika data. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Pengaturan PTSP disahkan melalui Pergub Lampung No. 15 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada BPMPPT Provinsi Lampung. Dalam upaya meningkatkan investasi, BPMPPT meningkatkan fasilitas, sumber daya manusia dan sarana prasarana. Faktor penghambat dalam pelayanan pemberian izin penanaman modal di Provinsi Lampung adalah masih kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dalam PTSP, persepsi masih belum utuh dan terkotak-kotak, serta ketidaksiapan BPMPPT dalam hal pelayanan perizinan penanaman modal sehingga masih memerlukan kerjasama satuan kerja lainnya. Oleh sebab itu disarankan BPMPPT meningkatkan sumber daya manusia yang benar-benar berkompeten dalam hal pelayanan pemberian izin, serta tugas pokok dan fungsi yang diperjelas sehingga tidak terjadi persepsi yang berbeda dan masing-masing satuan kerja yang memberikan rekomendasi dapat menempatkan sumber daya manusia nya berada di satu tempat sesuai dengan masing-masing satuan kerja sehingga tidak memakan waktu yang lebih lama Abstract In efforts of giving transparent, easy, efficient, fair, accountable service with legal security, a regulation on integrated capital investment permit service is required. The problem statement in this research is how does the authority of Permit and Investment Agency (or BPMPPT) in granting permit of capital investment in Lampung province and what are inhibiting factors in conducting giving permit of capital investment in Lampung province? This research used normative empirical approach. It used primary and secondary data. Data were collected with literary study and field study. Data were processed with data selection, data classification, and data systematization. Data were analyzed quantitatively. The results showed conclusion that the regulation of Integrated Service was legalized with Lampung Governor Decree Number 15 in 2011 about Endorsement of Authority in Permit and Non Permit Affairs to the Permit and Investment Agency (BPMPPT) of Lampung province. In improving investment, Permit and Investment Agency (BPMPPT) improved facilities, human resources and structures and infrastructures. Inhibiting factors in giving service of investment permit in Lampung province were less competence human resources in Integrated Service (PTSP), incomplete and fragmented perceptions, unpreparedness of Permit and Investment Agency (BPMPPT) in capital investment permit so that it required coordination with other working units. The researcher suggests Permit and Investment Agency (BPMPPT) to improve human resources to be fully competent in investment capital permit, to make clearer job descriptions to prevent misperceptions and to make working units to recommend the right human resource based on their competences to prevent longer time of service.
Jenis Karya Akhir: | Artikel |
---|---|
Subyek: | |
Program Studi: | Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1 |
Pengguna Deposit: | IC-STAR . 2015 |
Date Deposited: | 07 May 2015 01:41 |
Terakhir diubah: | 07 May 2015 01:41 |
URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/9763 |
Actions (login required)
Lihat Karya Akhir |