AKUNTABILITAS POLITIK PEMERINTAHAN KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM RUMAH LAYAK HUNI DI KOTA BANDAR LAMPUNG

PUTRI KARISMA , NABILATAS P (2026) AKUNTABILITAS POLITIK PEMERINTAHAN KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM RUMAH LAYAK HUNI DI KOTA BANDAR LAMPUNG. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK , UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	Text 1. ABSTRAK - ABSTRACK.pdf Download (234kB) | Preview
	Text 2. SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Repository staff only Download (56MB) | Request a copy
Preview	Text 3. SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (55MB) | Preview

Abstract

Penelitian ini menganalisis implementasi program peningkatan kualitas perumahan tidak layak huni di Kota Bandar Lampung dengan fokus pada akuntabilitas politik sebagai mekanisme pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, penelitian ini mengumpulkan data dari wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen terkait kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Komisi 3 DPRD Kota Bandar Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan akuntabilitas politik program peningkatan kualitas perumahan tidak layak huni di Kota Bandar Lampung terdapat hambatan struktural, yang kurang mendukung transparansi program. Hambatan struktural tersebut adalah keterbatasan akses informasi program, status kepemilikan tanah atas bangunan tidak layak huni, dan dinamika politik internal pemerintah dan legislatif, serta antarkeduanya. Keterbatasan transparansi program ini, berdampak pada responsivitas pemerintah, yang terbatas pada kontrol administratif untuk memastikan kelancaran program yang dirancang sendiri. Keterbatasan transparansi program menghambat integrasi partisipasi masyarakat, sehingga respons terhadap keluhan sering kali terasa sebagai formalitas belaka dan tidak membangun dialog yang sejajar. Mobilisasi dari atas mendominasi pengambilan keputusan, berupa instruksi aparat atau insentif langsung, tanpa inisiatif mandiri atau integrasi aspirasi dalam perencanaan awal, sehingga partisipasi berhenti saat insentif habis dan tidak membangun partisipasi masyarakat. Rantai kesenjangan dari transparansi, responsivitas pemerintah, dan partisipasi masyarakat ini, memperkuat hierarki kekuasaan, melemahkan legitimasi pemerintah, dan menghasilkan solusi sementara tanpa transformasi jangka panjang. Kata Kunci: Akuntabilitas Politik, Program Rumah Layak Huni, Transparansi, Responsivitas, Partisipasi, Kota Bandar Lampung.

Item Type:	Other
Subjects:	?? 300 ?? ?? 320 ??
Divisions:	Fakultas ISIP > Prodi Ilmu Pemerintahan
Depositing User:	2602845860 Digilib
Date Deposited:	12 Mar 2026 01:51
Last Modified:	12 Mar 2026 01:51
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/97666

Actions (login required)

View Item