ANALISIS HUKUM BAGI AYAH YANG TIDAK MELAKSANAKAN PENETAPAN NAFKAH ANAK PASCA CERAI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 893/PDT.G/2020/PA.MKS)

SEKI, MUTIANINGSIH (2026) ANALISIS HUKUM BAGI AYAH YANG TIDAK MELAKSANAKAN PENETAPAN NAFKAH ANAK PASCA CERAI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 893/PDT.G/2020/PA.MKS). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (15Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (2198Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI FULL TANPA PEMBAHASAN.pdf Download (2093Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Putusan pengadilan yang menetapkan kewajiban nafkah anak pasca cerai bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak sebagai subjek hukum yang harus dilindungi. Dalam praktiknya, tidak sedikit putusan tersebut yang tidak dilaksanakan oleh ayah, sehingga menimbulkan permasalahan hukum dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum bagi ayah yang tidak melaksanakan penetapan nafkah anak pasca cerai dan bagaimana akibat hukum dari ayah yang tidak melaksanakan penetapan nafkah anak pasca cerai dengan studi pada Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 893/Pdt.G/2020/PA.Mks. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian dan pembahasan analisis hukum bagi ayah yang tidak melaksanakan penetapan nafkah anak pasca cerai menunjukkan bahwa ketidakpatuhan ayah dalam melaksanakan penetapan nafkah anak telah memenuhi unsur kelalaian dalam melaksanakan putusan pengadilan. Kewajiban nafkah anak pasca cerai pada dasarnya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Akibat hukum dari ayah yang tidak melaksanakan penetapan nafkah anak pasca cerai berimbas tidak terpenuhinya hak anak, baik secara material maupun immaterial, Adapun upaya hukumnya yang dapat dilakukan untuk menuntut pelaksanaan penetapan nafkah anak pasca cerai ada aanmaning, sita eksekusi, eksekusi putusan, serta pemotongan penghasilan bagi ayah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Kata Kunci: Analisis Hukum, Ayah, Penetapan Nafkah, Anak, Pasca Cerai. Court decisions establishing child support obligations after divorce aim to ensure the fulfillment of children's rights as legal subjects who must be protected. In practice, many fathers fail to implement these decisions, creating legal issues and directly impacting children's welfare. This study aims to analyze the legal consequences for fathers who fail to implement child support orders after divorce and the legal consequences of such failures, based on the Makassar Religious Court Decision Number 893/Pdt.G/2020/PA.Mks.. The research used is normative legal research, utilizing statutory, case-based, and conceptual approaches. The data used consist of primary, secondary, and tertiary legal materials, analyzed qualitatively using descriptive analysis methods. The results of the research and discussion of the legal analysis for fathers who do not implement the determination of child support after divorce indicate that the father's non compliance in implementing the determination of child support has fulfilled the element of negligence in implementing the court decision. The obligation of child support after divorce has basically been regulated in laws and regulations, including Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Compilation of Islamic Law, and Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. The legal consequences of fathers who do not implement the determination of child support after divorce have an impact on the non-fulfillment of children's rights, both materially and immaterially. The legal efforts that can be taken to demand the implementation of the determination of child support after divorce include aanmaning, execution seizure, execution of the decision, and deduction of income for fathers who have the status of Civil Servants. Keywords: Legal Analysis, Father, Child Support Determination, Post Divorce.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 346 Hukum privat, hukum perdata
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	2602452158 Digilib
Date Deposited:	07 Apr 2026 01:50
Terakhir diubah:	07 Apr 2026 01:50
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/98026

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir