PERAN MASYARAKAT NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION (NGO) DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Pada Lampung Corruption Watch)

MARTHA, YULISA (2026) PERAN MASYARAKAT NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION (NGO) DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Pada Lampung Corruption Watch). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF 1. Abstrak.pdf Download (313Kb) | Preview
	File PDF 2. Skripsi FUll.pdf Restricted to Hanya staf Download (2282Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF 3. Skripsi Tanpa Pembahasan.pdf Download (2909Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang berdampak luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, karena tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merusak sistem pemerintahan, hukum, serta kepercayaan publik. Upaya pencegahan tindak pidana korupsi tidak dapat hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum, melainkan memerlukan peran serta aktif masyarakat, baik secara individu maupun melalui organisasi masyarakat atau Non-Governmental Organization (NGO). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran masyarakat NGO dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi serta faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan peran tersebut, dengan studi pada Lampung Corruption Watch (LCW). Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan dua metode, yaitu pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang telah diperoleh dianalisis berdasarkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis tersebut diperkuat dengan hasil wawancara secara langsung dengan ketua LCW, serta dengan dosen pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Proses analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yang selanjutnya diolah menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LCW berperan aktif dalam pencegahan tindak pidana korupsi melalui kegiatan pemantauan kebijakan publik, advokasi kasus, edukasi antikorupsi kepada masyarakat, serta penyampaian laporan dugaan tindak pidana korupsi kepada aparat penegak hukum. LCW telah menjalankan peran normatif dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, serta peran faktual melalui kegiatan pemantauan anggaran publik, pelaporan dugaan tindak pidana korupsi, edukasi antikorupsi, dan advokasi kebijakan. Pelaksanaan peran ideal masyarakat dan LSM belum berjalan optimal akibat belum adanya perlindungan hukum yang memadai bagi pelapor, keterbatasan sarana dan pendanaan, rendahnya respons aparat penegak hukum, serta menurunnya kepercayaan masyarakat yang dipengaruhi oleh budaya individualisme dan citra negatif sebagian LSM. Martha Yulisa Pelaksanaannya dalam pencegahan tindak pidana korupsi masih terdapat berbagai faktor penghambat, antara lain keterbatasan sumber daya manusia dan pendanaan, rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, serta kurangnya perlindungan hukum terhadap pelapor dan aktivis antikorupsi. Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini, LCW perlu memperkuat perannya dalam pencegahan tindak pidana korupsi melalui peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, serta memperluas kerja sama dengan aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil. Pembentuk undang-undang diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi NGO dan masyarakat yang aktif melaporkan dugaan tindak pidana korupsi. Pemerintah daerah diharapkan memberikan dukungan nyata kepada LCW melalui bantuan pendanaan, kemudahan akses informasi publik, serta kolaborasi program edukasi hukum. Selain itu, masyarakat perlu meningkatkan kesadaran hukum dan kepedulian sosial agar berpartisipasi aktif dalam pengawasan dan pelaporan. Sinergi antara LCW, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan pencegahan korupsi yang efektif dan berkelanjutan. Kata Kunci: Peran Masyarakat, Non-Governmental Organization (NGO), Pencegahan Korupsi.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	2602555661 Digilib
Date Deposited:	10 Apr 2026 01:53
Terakhir diubah:	10 Apr 2026 01:53
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/98110

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir