IMPLEMENTASI PELAKSANAAN KONTRAK ALIH DAYA PERAWATAN DAN KEBERSIHAN ANTARA PT ASTRA INTERNATIONAL TBK HONDA SALES OPERATION DENGAN PT CITRA DIAKONI

Aura, Carissalonika (2026) IMPLEMENTASI PELAKSANAAN KONTRAK ALIH DAYA PERAWATAN DAN KEBERSIHAN ANTARA PT ASTRA INTERNATIONAL TBK HONDA SALES OPERATION DENGAN PT CITRA DIAKONI. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG .

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (199Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (2373Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (2190Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Penggunaan sistem alih daya (outsourcing) merupakan strategi perusahaan untuk meningkatkan efisiensi operasional, termasuk dalam penyediaan jasa perawatan dan kebersihan. Kerja sama tersebut dituangkan dalam perjanjian yang menimbulkan hubungan hukum kontraktual antara perusahaan pengguna jasa dan perusahaan penyedia jasa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan hukum kontraktual dalam perjanjian kerja sama perawatan dan kebersihan antara PT Astra International Tbk Honda Sales Operation dengan PT Citra Diakoni serta menelaah penafsiran klausula-klausula perjanjian tersebut berdasarkan hukum perjanjian dan ketentuan ketenagakerjaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis dokumen. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, penelaahan perjanjian kerja sama, serta wawancara dengan pihak terkait, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menilai kesesuaian antara ketentuan kontraktual dan pelaksanaannya di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum antara PT Astra International Tbk Honda Sales Operation dan PT Citra Diakoni merupakan hubungan hukum keperdataan yang lahir dari perjanjian alih daya dan tergolong sebagai perjanjian campuran. Secara normatif, perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sah perjanjian dan ketentuan outsourcing sebagaimana diatur dalam KUH Perdata dan PP Nomor 35 Tahun 2021. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan ketidaksesuaian antara klausula perjanjian dan praktik di lapangan, khususnya terkait pelaksanaan tugas dan pengawasan tenaga kerja, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan perumusan klausula yang lebih jelas dan penguatan mekanisme pengawasan guna menjamin kepastian hukum serta keseimbangan hak dan kewajiban para pihak.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 346 Hukum privat, hukum perdata
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	2602517659 Digilib
Date Deposited:	13 Apr 2026 02:48
Terakhir diubah:	13 Apr 2026 02:48
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/98154

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir