ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DALAM KEADAAN MEMBERATKAN (Studi Putusan: No.436/Pid.B/2025/PN.Tjk)

MUHAMMAD, FADHIL AKBAR (2026) ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DALAM KEADAAN MEMBERATKAN (Studi Putusan: No.436/Pid.B/2025/PN.Tjk). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	Text 1. ABSTRAK - ABSTRACT.pdf Download (269kB) | Preview
	Text 2. SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy
Preview	Text 3. SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan merupakan salah satu kejahatan yang sering terjadi dan berdampak langsung terhadap rasa aman masyarakat. Salah satu perkara yang menarik untuk dikaji adalah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 436/Pid.B/2025/PN.Tjk dengan terdakwa Zikri M. Harun bin Yumal Ashri, yang memperlihatkan dinamika penegakan hukum pidana, khususnya dalam konteks pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor dalam keadaan memberatkan serta dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut yang dalam praktiknya masih menimbulkan persoalan terkait terpenuhinya asas kepastian hukum, keadilan serta kemanfaatan. Perkara ini juga menyoroti penerapan keadilan restoratif, di mana meskipun telah terjadi perdamaian antara korban dan terdakwa yang disertai dengan penggantian kerugian, proses peradilan pidana tetap dilanjutkan hingga penjatuhan pidana penjara, sehingga menimbulkan problematika hukum terkait kedudukan perdamaian dalam proses peradilan pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundangundangan dan doktrin hukum pidana yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana dan keadilan restoratif, serta analisis yuridis terhadap pertimbangan hukum hakim (ratio decidendi) dalam Putusan Nomor 436/Pid.B/2025/PN.Tjk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terdakwa secara yuridis telah terpenuhi karena seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP terbukti secara sah dan meyakinkan. Namun, dalam pertimbangan hukum hakim, adanya perdamaian antara korban dan terdakwa yang disertai dengan penggantian kerugian hanya dijadikan sebagai keadaan yang meringankan dan belum dijadikan dasar utama dalam penerapan keadilan restoratif. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif dalam perkara pencurian sepeda motor dalam keadaan memberatkan sebagaimana tercermin dalam putusan ini masih bersifat terbatas, sehingga tujuan pemidanaan yang berorientasi pada keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum belum sepenuhnya terakomodasi secara proporsional.Muhammad Fadhil Akbar Saran dalam penelitian adalah agar pembentuk undang-undang mengembangkan pengaturan pertanggungjawaban pidana secara lebih eksplisit, khususnya dalam penafsiran unsur mens rea dan actus reus, guna memberikan pedoman yang jelas bagi aparat penegak hukum serta menjamin kepastian hukum dan keadilan substantif dalam penjatuhan pidana. Selain itu, diperlukan penguatan kerangka regulasi keadilan restoratif yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk tidak hanya menjadikannya sebagai pertimbangan yang meringankan, tetapi juga sebagai dasar hukum untuk menghentikan dan mengakhiri perkara pidana pada tahap persidangan, agar penerapannya lebih optimal dan selaras dengan prinsip humanis dalam KUHP Nasional. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan, Pertimbangan Hakim, Keadilan Restorati

Item Type:	Other
Subjects:	?? 300 ?? ?? 340 ??
Divisions:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Depositing User:	2602019638 Digilib
Date Deposited:	14 Apr 2026 03:54
Last Modified:	14 Apr 2026 03:54
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/98208

Actions (login required)

View Item