ANALISIS PUTUSAN PRAPERADILAN DALAM MEMBUKA KEMBALI PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Tjk)

SUTAN MANOGARI , SIAHAAN (2026) ANALISIS PUTUSAN PRAPERADILAN DALAM MEMBUKA KEMBALI PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Tjk). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF SKRIPSI FULL TANPA LAMPIRAN.pdf Download (1303Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL TANPA PEMBAHASAN.pdf Restricted to Hanya staf Download (1267Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (282Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Praperadilan berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial, dalam melindungi hakhak individu yang dirugikan dalam penerapan hukum pidana di Indonesia. Penghentian penyidikan oleh penyidik dinilai prematur, menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar hak korban. Permasalahan dalam penelitian ini meliputi dua hal utama, yaitu dasar penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dan pertimbangan hakim praperadilan dalam memutuskan untuk membuka kembali penghentian penyidikan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif yang didukung pendekatan empiris. Pengumpulan data yakni data primer serta data sekunder dengan sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Penyidik Kepolisian Daerah Lampung dan Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penghentian penyidikan oleh penyidik Polda Lampung, belum optimal dalam mengumpulkan alat bukti yang cukup sehingga penghentian penyidikan tersebut dinilai prematur. Pertimbangan hakim secara aspek yuridis menurut fakta persidangan pengembalian berkas perkara oleh jaksa penuntut umum kepada penyidik karena alasan tidak cukup bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Secara filosofis, karena penghentian penyidikan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur pasal yang mendasari penghentian penyidikan oleh penyidik dengan alasan tidak cukup bukti, maka bentuk penghentian penyidikan yang di lakukan oleh kepolisian adalah bentuk pelanggaran prosedural. Secara sosiologis, penghentian penyidikan yang tidak transparan berpotensi menimbulkan kecurigaan adanya kepentingan tertentu dan merugikan para pencari keadilan. Saran dalam penelitian ini adalah diharapkan kepada aparat penegak hukum dalam melakukan proses penyidikan, dilakukan secara objektif dan menyeluruh guna menghindari penghentian penyidikan yang bersifat prematur dan melanggar hakhak korban. Kata kunci : Praperadilan, Surat Perintah Penghentian Penyidikan, Pemalsuan Surat. Pretrial functions as a social control mechanism, in protecting the rights of individuals who are harmed in the application of criminal law in Indonesia. The termination of the investigation by investigators was considered premature, causing legal uncertainty and violating the rights of victims. The problems in this study include two main things, namely the basis for the termination of the investigation carried out by the investigator and the consideration of the pretrial judge in deciding to reopen the termination of the investigation. The research method used is a normative approach supported by an empirical approach. Data collection, namely primary data and secondary data with primary data sources, was obtained through interviews with Tanjung Karang District Court Judges, Lampung Regional Police Investigators and Criminal Law Lecturers at the Faculty of Law, University of Lampung. Secondary data were obtained from literature studies. The results of this study show that the termination of the investigation by the Lampung Police investigators has not been optimal in collecting sufficient evidence so that the termination of the investigation is considered premature. The judge's consideration in the juridical aspect according to the facts of the trial returned the case file by the public prosecutor to the investigator for the reason that there was not enough evidence, it did not have binding legal force. Philosophically, because the termination of the investigation does not meet the elements of the article that underlie the termination of the investigation by the investigator on the grounds that there is insufficient evidence, the form of termination of the investigation carried out by the police is a form of procedural violation. Sociologically, the termination of an investigation that is not transparent has the potential to raise suspicions of certain interests and harm justice seekers. The suggestion in this study is that it is expected for law enforcement officials to carry out the investigation process, carried out objectively and thoroughly to avoid premature termination of investigations and violation of victims' rights. Keywords: Pretrial, Investigation Termination Order, Forgery of Letters.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	2602532855 Digilib
Date Deposited:	16 Apr 2026 01:38
Terakhir diubah:	16 Apr 2026 01:38
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/98284

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir