PENERAPAN ASAS SUBSIDER DALAM PIDANA DENDA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN PAJAK ( Studi Putusan PN Nomor 82/Pid.Sus/2021/ PN Kot)

Muhammad , Hidayatullah (2026) PENERAPAN ASAS SUBSIDER DALAM PIDANA DENDA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN PAJAK ( Studi Putusan PN Nomor 82/Pid.Sus/2021/ PN Kot). FAKULTAS HUKUM , UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (222Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (2307Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (2250Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Tindak pidana penggelapan pajak merupakan bentuk economic crime yang memiliki karakteristik khusus, baik dari segi pembuktian maupun pemidanaannya, karena secara langsung berdampak pada kerugian keuangan negara. Salah satu problematika yang sering muncul dalam praktik peradilan pidana pajak adalah penerapan pidana denda yang sangat besar dengan ancaman pidana kurungan sebagai subsider apabila denda tersebut tidak dibayarkan. Kondisi ini menimbulkan perdebatan terkait keadilan substantif, efektivitas pemidanaan, serta kesesuaiannya dengan tujuan hukum pidana perpajakan yang pada dasarnya lebih mengedepankan pemulihan kerugian negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana denda dan pidana kurungan subsider dalam perkara penggelapan pajak, khususnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot, serta menilai relevansi putusan tersebut dalam konteks perkembangan hukum perpajakan pasca perubahan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo serta akademisi di bidang hukum pidana dan hukum administrasi negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pidana kurungan subsider dalam perkara penggelapan pajak pada saat putusan dijatuhkan merupakan konsekuensi formil dari ketentuan hukum yang berlaku, namun secara substantif masih menimbulkan persoalan keadilan dan efektivitas pemidanaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas subsider dalam pidana denda terhadap tindak pidana penggelapan pajak belum sepenuhnya mencerminkan prinsip ultimum remedium dalam hukum pidana perpajakan. Dalam praktiknya, pidana kurungan sebagai pengganti denda masih sering dijatuhkan tanpa mempertimbangkan secara optimal tujuan utama pemidanaan di bidang perpajakan, yaitu pemulihan kerugian negara. Selain itu, mekanisme pelaksanaan pidana denda subsider belum sepenuhnya efektif dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan, terutama ketika terpidana memilih menjalani pidana kurungan daripada membayar denda, sehingga potensi penerimaan negara tidak terpenuhi secara maksimal. Penelitian ini juga menemukan bahwa secara normatif pengaturan mengenai pidana denda dan subsider telah memberikan dasar hukum yang jelas, namun dalam implementasinya masih diperlukan penegasan kebijakan dan optimalisasi penegakan hukum agar lebih berorientasi pada pemulihan kerugian negara serta efektivitas sistem perpajakan. Saran dari penelitian ini merekomendasikan perlunya perumusan pedoman pemidanaan perpajakan yang lebih menekankan asas proporsionalitas, kemampuan ekonomi wajib pajak, serta optimalisasi mekanisme administratif guna menjamin keadilan substantif dan efektivitas pemulihan kerugian negara di masa mendatang. Kata Kunci: Asas Subsider, Penggelapan Pajak, Pidana Denda

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	2602931437 Digilib
Date Deposited:	16 Apr 2026 07:31
Terakhir diubah:	16 Apr 2026 07:31
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/98298

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir