STRATEGI PENYELESAIAN KONFLIK PENGELOLAAN ASET TANAH MILIK PEMERINTAH DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI PROVINSI LAMPUNG (Studi Pada Desa Sukosari Kecamatan Kalirejo Lampung Tengah)

FADILA, PUTRI (2026) STRATEGI PENYELESAIAN KONFLIK PENGELOLAAN ASET TANAH MILIK PEMERINTAH DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI PROVINSI LAMPUNG (Studi Pada Desa Sukosari Kecamatan Kalirejo Lampung Tengah). FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK , UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	Text 1. ABSTRAK - ABSTRACT.pdf Download (202kB) | Preview
	Text 2. SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB) | Request a copy
Preview	Text 3. SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (3MB) | Preview

Abstract

Konflik pengelolaan aset desa merupakan persoalan administratif dan sosial yang muncul akibat perbedaan kepentingan, ketidaktertiban dokumen masa lalu, serta perbedaan penafsiran terhadap kewenangan dan legalitas pengelolaan. Ketegangan yang terjadi selama konflik tersebut berjalan tidak hanya dipengaruhi oleh substansi permasalahan aset, tetapi juga oleh pola komunikasi antar pihak dalam proses penyelesaiannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika konflik pengelolaan aset desa dengan fokus pada empat indikator utama, yaitu identifikasi peran dan penyebab konflik, pengelolaan komunikasi antar peran, mediasi dan negosiasi berbasis kepentingan, serta kesepakatan bersama (win–win solution) yang ditinjau dari persepsi keadilan dan keberlanjutannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan aparat desa dan pihak terkait, observasi lapangan, serta analisis dokumen, kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan teknik triangulasi untuk menjaga keabsahan informasi. Hasil penelitian terkait konflik pengelolaan aset di Desa Sukosari Kecamatan Kalirejo Lampung Tengah menunjukkan bahwa konflik berawal dari adanya benturan kepentingan administratif dan sosial yang tidak segera dikomunikasikan secara terbuka sehingga memunculkan perbedaan persepsi antar pihak. Pola komunikasi formal dan informal berperan dalam mengendalikan eskalasi konflik, meskipun terdapat hambatan berupa keterbatasan dokumen dan perbedaan pemahaman regulasi. Proses mediasi dan negosiasi berbasis kepentingan menghasilkan kompromi administratif yang relatif dapat diterima bersama. Persepsi keadilan lebih ditentukan oleh keterbukaan proses dan kesempatan menyampaikan pendapat daripada terpenuhinya seluruh tuntutan masing-masing pihak. Kesimpulannya, penyelesaian konflik pengelolaan aset tidak hanya bergantung pada tercapainya kesepakatan, tetapi juga pada konsistensi implementasi dan komitmen bersama dalam menjaga stabilitas sosial serta mencegah konflik berulang di masa mendatang. Kata Kunci: Konflik Pengelolaan Aset, Komunikasi Antar Peran, Mediasi dan Negosiasi, Persepsi Keadilan, Keberlanjutan Kesepakatan.

Item Type:	Other
Subjects:	?? 300 ??
Divisions:	Fakultas ISIP > Prodi Ilmu Pemerintahan
Depositing User:	2602903927 Digilib
Date Deposited:	16 Apr 2026 08:09
Last Modified:	16 Apr 2026 08:09
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/98303

Actions (login required)

View Item