KEDUDUKAN PRESIDEN DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

0512011110, Dewa Putu Adi Wibowo (2012) KEDUDUKAN PRESIDEN DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN INTERNASIONAL. UNSPECIFIED.

Preview	File PDF Abstract.pdf Download (12Kb) | Preview
Preview	File PDF ABSTRAK Revisi II.pdf Download (13Kb) | Preview
Preview	File PDF bab I.pdf Download (31Kb) | Preview
Preview	File PDF bab II.pdf Download (114Kb) | Preview
Preview	File PDF BAB III.pdf Download (28Kb) | Preview
	File PDF BAB IV.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (149Kb)
Preview	File PDF BAB V.pdf Download (16Kb) | Preview
Preview	File PDF Cover-Sanwacana.pdf Download (74Kb) | Preview
Preview	File PDF Daftar Isi Revisi.pdf Download (17Kb) | Preview
Preview	File PDF DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (29Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Abstrak Tujuan penulisan skripsi ini untuk menganalisis kedudukan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembuatan perjanjian internasional sebagaimana ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif analitis, sedangkan analisis dilakukan secara induktif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan Presiden adalah sebagai pemegang kekuasaan pembuatan perjanjian internasional dan kedudukan DPR sendiri menjadi lembaga pengawas yang menentukan disahkan atau tidaknya suatu perjanjian internasional melalui persetujuan. Hal tersebut dikarenakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengadopsi sistem pembagian kekuasaan negara yang mengedepankan prinsip chek and balances dalam pengelolaan kekuasaan negara. Sesuai dengan prinsip tersebut maka kekuasaan membuat perjanjian internasional yang merupakan salah satu jenis kekuasaan pemerintahan negara harus diawasi melalui keharusan diperolehnya persetujuan DPR. Kedudukan DPR tersebut dibatasi hanya pada perjanjian internasional yang mensyaratkan pengesahan dan kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Kata Kunci: Kedudukan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, Perjanjian Internasional Abstract The objective of this thesis is to analyze the position of president and council in the board of the authority in the treaties making under the prevision article 11 of the 1945 constitution. The research design of this research is normatical analitic, than the analysis was held in inductive qualitative. The research result show us that the international agreements is the authority of the president but the legalization is the council with the agreements. That position because of the constitution 1945 adopt system of state power division which chack and balance is the priority in the management of the state. Based on that priority the decision of international agreements making one of the state authority that have to be controled with an agreement of the council. Position of the council in the international agreements is restricted to the legalization only and the criteria that are set in the law no 24 of year 2000 about international agreements. Keyword : The position of President and Council in the board of authority, International Agreements.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	IC-STAR . 2015
Date Deposited:	07 May 2015 01:48
Terakhir diubah:	09 Sep 2015 08:36
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/9832

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir