ANALISIS JAKSA PENUNTUT UMUM (JPU) DALAM MEMBERIKAN PERTIMBANGAN TUNTUTAN TERHADAP PELAKU RESIDIVIS NARKOTIKA (Studi Pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung)

APRILIA TRI , UMAMI (2026) ANALISIS JAKSA PENUNTUT UMUM (JPU) DALAM MEMBERIKAN PERTIMBANGAN TUNTUTAN TERHADAP PELAKU RESIDIVIS NARKOTIKA (Studi Pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung). FAKULTAS HUKUM , UNIVERSITAS LAMPUNG.

[img]
Preview
 File PDF
ABSTRAK.pdf
Download (63Kb) | Preview
[img] File PDF
SKRIPSI FULL.pdf
Restricted to Hanya staf
Download (2768Kb) | Minta salinan
[img]
Preview
 File PDF
SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf
Download (2582Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu tindak pidana yang kerap ditemui dalam kehidupan sehari-hari atau ordinary crime sehingga membutuhkan penegakan hukum yang tegas supaya mampu memberikan efek jera terhadap pelakunya serta mencegah adanya pengulangan tindak pidana atau residivis. Jaksa Penuntut Umum (JPU) berperan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di bidang penuntutan. Permasalahan dalam penelitian yaitu bagaimanakah dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam menentukan tuntutan terhadap pelaku residivis narkotika serta apakah dasar tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam menentukan tuntutan terhadap pelaku residivis narkotika sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika serta pedoman penuntutan yang ada dalam lingkup Kejaksaan RI. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber dan jenis data menggunakan data primer yang didapatkan di lapangan dan data sekunder dari berbagai peraturan perundang-undangan dan kepustakaan atau library research yang berhubungan dengan penelitian. Pendekatan dilakukan dengan wawancara ke para narasumber dan dianalisis secara kualitatif tanpa menggunakan angka, melainkan memberikan deskripsi dan gambaran atas temuan penelitian berdasarkan kualitas data. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertimbangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam menentukan tuntutan terhadap pelaku residivis narkotika terdiri atas hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan sebagaimana ditentukan dalam pedoman tentang penanganan perkara narkotika. Dalam hal pemberatan hukuman terhadap pelaku residivis narkotika diberikan berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam undang-undang. Selain itu Jaksa Penuntut Umum juga mempertimbangkan dari segi beberapa aspek diantaranya aspek yuridis dan aspek sosiologis. Kesesuaian dasar tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam memberikan tuntunan terhadap pelaku residivis narkotika dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta pedoman penuntutan yang ada dalam lingkup Kejaksaan RI menunjukan bahwa telah sesuai dengan prosedur yang ada dalam pedoman tersebut. Saran dalam penelitian ini yaitu bahwa dalam hal pertimbangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam memberikan tuntutan terhadap pelaku residivis narkotika harus tetap berpegang teguh pada prinsip keadilan, kebenaran dan kemanfaatan tanpa terpengaruh oleh faktor eksternal publik serta Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak hanya terpaku pada berat barang bukti (secara kuantitatif) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi juga harus lebih komprehensif menerapkan Parameter Kualitatif yang diatur dalam Pedoman Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penangan Perkara Tindak Pidana Narkotika seperti peran terdakwa apakah hanya penyalahguna, kurir, atau bandar. Kata kunci: Jaksa, Tuntutan, Narkotika Drug crimes are one of the most common crimes encountered in everyday life, or ordinary crimes, and therefore require strict law enforcement in order to deter perpetrators and prevent repeat offenses or recidivism. The Public Prosecutor (JPU) plays a role in law enforcement against drug crimes in the field of prosecution. Considerations in prosecuting repeat drug offenders are based on aggravating and mitigating factors as outlined in the prosecution guidelines within the internal scope of the attorney general's office and the narcotics law. This study will analyze two issues, namely: what are the considerations of the Public Prosecutor (JPU) in determining charges against repeat drug offenders and whether the basis for the charges brought by the Public Prosecutor (JPU) against repeat drug offenders is in accordance with the provisions of Law -Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and the prosecution guidelines within the scope of the Indonesian Attorney General's Office. This research uses a normative legal and empirical legal approach. The sources and types of data used are primary data obtained in the field and secondary data from various literature or library research related to the research. The approach was conducted through interviews with informants and analyzed qualitatively without using numbers, but rather provide a description and overview of the research findings based on data quality. The results of the research and discussion show that the considerations of the Public Prosecutor (JPU) in determining charges against repeat drug offenders consist of based on mitigating and aggravating factors as specified in the guidelines on handling narcotics cases. In the case of aggravated penalties for repeat narcotics offenders, these are imposed based on the provisions set forth in the law. In addition, the Public Prosecutor also considers several aspects, including legal and sociological aspects. The appropriateness of the basis for the Public Prosecutor's (JPU) indictment of repeat drug offenders in accordance with the provisions of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and the prosecution guidelines within the scope of the Indonesian Attorney General's Office shows that it is in accordance with the procedures set out in these guidelines. Based on the above conclusions, it can be suggested that in considering the charges against repeat drug offenders, public prosecutors must adhere to the principles of justice, truth, and benefit without being influenced by external public factors. Furthermore, public prosecutors should not only focus on the weight of the evidence (quantitatively) as stipulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, but must also more comprehensively apply the Qualitative Parameters stipulated in Guideline Number 11 of 2021 concerning the Handling of Narcotics Criminal Cases, such as the role of the defendant, whether they are merely a user, courier, or dealer. Keywords: Prosecutor, Charges, Narcotics

Jenis Karya Akhir: Skripsi
Subyek: 300 Ilmu sosial
300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi: FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit: 2602469755 Digilib
Date Deposited: 22 Apr 2026 03:32
Terakhir diubah: 22 Apr 2026 03:32
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/98450

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir Lihat Karya Akhir
Digital Library is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. More information and software credits.