KEWENANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENGAMANAN ASET DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

AHMAD DEMPO , PALINDO (2026) KEWENANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENGAMANAN ASET DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR. Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (176Kb) | Preview
	File PDF TESIS FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (2498Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (2346Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Pengamanan aset daerah merupakan bagian strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena berkaitan langsung dengan perlindungan kekayaan negara serta pemenuhan fungsi pelayanan publik. Namun, praktik pengamanan aset sering menimbulkan gesekan sosial akibat ketidakpastian legalitas aset dan lemahnya mekanisme perlindungan bagi masyarakat terdampak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Satpol PP. Kabupaten Lampung Timur dalam pengamanan aset daerah serta untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak oleh tindakan penertiban. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Teori yang digunakan meliputi teori kewenangan, teori perlindungan hukum, dan teori tanggung jawab negara sebagai kerangka analisis. Hasil penelitian menunjukkan (pertama) kewenangan Satpol PP dalam pengamanan aset memiliki dasar hukum yang kuat. Kewenangan tersebut menempatkan Satpol PP sebagai organ administrasi yang melaksanakan tindakan penegakan non-yustisial, terbatas pada tindakan seperti pemberian teguran, penghentian kegiatan, penyegelan, hingga pembongkaran administratif serta tindakan Satpol PP sangat ditentukan oleh kesesuaian prosedural dan kepastian data administrasi aset. (Kedua) belum tersedia konsep dan pengaturan mengenai pengamanan aset daerah oleh Satpol PPKabupaten Lampung Timur. Ditemukan kelemahan dalam perlindungan hukum preventif akibat ketidaktertiban administrasi aset, serta perlindungan represif yang belum optimal karena tidak terealisasinya kompensasi sebagaimana diamanatkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun kewenangan Satpol PP sah secara hukum, efektivitas pengamanan aset di Kabupaten Lampung Timur belum didukung oleh perlindungan hukum yang memadai bagi masyarakat terdampak. Dengan demikian, diperlukan peningkatan tata kelola aset melalui sertifikasi dan verifikasi status hukum, penyusunan SOP pengamanan yang berbasis partisipasi masyarakat, serta penyediaan mekanisme kompensasi dan pengaduan yang memenuhi prinsip keadilan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Kata Kunci: Satuan Polisi Pamong Praja, Pengamanan, Aset Daerah. The safeguarding of regional government assets constitutes a strategic component of local governance, as it is directly related to the protection of state property and the fulfillment of public service functions. However, in practice, asset control measures frequently generate social tensions due to uncertainty regarding the legal status of assets and the weak protection mechanisms available to affected communities. This study aims to analyze the authority of the Civil Service Police Unit (Satuan Polisi Pamong Praja/Satpol PP) of East Lampung Regency in securing regional assets and to assess the forms of legal protection provided to communities affected by enforcement actions. This research employs a normative legal method using statutory, case, and conceptual approaches. The theoretical framework consists of the theory of authority, the theory of legal protection, and the theory of state responsibility. The findings indicate, first, that the authority of Satpol PP in safeguarding regional assets is supported by a strong legal basis. Such authority positions Satpol PP as an administrative organ exercising non-judicial enforcement actions, limited to measures such as issuing warnings, terminating activities, sealing, and conducting administrative demolitions. The legality of these actions is highly dependent on procedural compliance and the certainty of asset administrative data. Second, there is no comprehensive concept or regulation governing regional asset safeguarding by Satpol PP in East Lampung Regency. Weaknesses were identified in preventive legal protection due to disorganized asset administration, as well as in repressive legal protection because compensation mandated under Minister of Home Affairs Regulation No. 59 of 2021 has not been realized. This study concludes that although Satpol PP possesses legitimate legal authority, the effectiveness of asset safeguarding in East Lampung Regency has not been supported by adequate legal protection for affected communities. Therefore, it is necessary to strengthen asset governance through certification and verification of legal status, the formulation of community-based standard operating procedures, and the provision of compensation and complaint mechanisms that uphold principles of justice and good governance. . Keywords: Civil Service Police Unit, Security, Regional Assets.

Jenis Karya Akhir:	Tesis (Masters)
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S2-Magister Hukum
Pengguna Deposit:	2602557225 Digilib
Date Deposited:	22 Apr 2026 03:42
Terakhir diubah:	22 Apr 2026 03:42
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/98451

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir