ASPEK YURIDIS KONTRAK PERDAGANGAN DALAM E-COMMERCE DITINJAU DARI ASAS DAN SYARAT SAH SUATU PERJANJIAN

0712011087, AB. Bayu Purwo Satria Kusuma Yusuf (2012) ASPEK YURIDIS KONTRAK PERDAGANGAN DALAM E-COMMERCE DITINJAU DARI ASAS DAN SYARAT SAH SUATU PERJANJIAN. UNSPECIFIED.

Preview	File PDF I. PENDAHULUAN.pdf Download (27Kb) | Preview
Preview	File PDF II. Tinjauan Pustaka 2.pdf Download (105Kb) | Preview
Preview	File PDF III. Metode Penelitian.pdf Download (20Kb) | Preview
	File PDF IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (193Kb)
Preview	File PDF V. SIMPULAN DAN SARAN.pdf Download (18Kb) | Preview
Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (20Kb) | Preview
Preview	File PDF Cover Depan dan Dalam Skripsi.pdf Download (18Kb) | Preview
Preview	File PDF DAFTAR ISI.pdf Download (34Kb) | Preview
Preview	File PDF DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (14Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Abstrak Salah satu cara jual beli yang sangat diminati saat ini yaitu jual beli yang dilakukan melalui media internet atau sering disebut juga dengan e-commerce. Transaksi jual beli melalui internet tidaklah berbeda dengan transaksi konvensional, penjual tetap menawarkan barang yang di perdagangkan kepada pembeli dan apabila penawaran tersebut disetujui oleh pembeli maka akan timbul suatu perjanjian jual beli antara kedua belah pihak, hanya saja dengan sistem ecommerce, penawaran terhadap barang dilakukan dengan menggunakan media internet, artinya antara penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung, sehingga hal ini akan menimbulkan permasalahan mengenai keabsahan kontrak perdagangan dan keaslian pesan yang dikirim melalui media internet, karena penjual dan pembeli sama-sama tidak mengetahui apakah salah satu dari mereka berwenang/cakap melakukan perbuatan hukum menurut undang-undang. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: “Bagaimanakah aspek yuridis kontrak perdagangan dalam e-commerce berdasarkan asas dan syarat sah suatu perjanjian, Bagaimanakah keabsahan tanda tangan digital berdasarkan Undang-Undang ITE, dan Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna ecommerce.” Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif dan pendekatan masalah yuridis teoritis/normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan studi dokumen. Setelah data terkumpul, selanjutnya diolah dengan cara seleksi data, klasifikasi data, dan sistematisasi data. Analisis data yang digunakan adalah analisis data secara kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam kalimat yang teratur, runtun, AB. Bayu Purwo Satria Kusuma Yusuf tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pembahasan dan pemahaman serta interprestasi data. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, keabsahan perjanjian jual beli yang dilakukan melalui internet tidak lepas dari aturan yang tertuang dalam pasal 1320 KUHPerdata. Suatu perjanjian sah apabila memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yaitu adanya kesepakatan mengikatkan diri, kecakapan dalam bertindak, mengenai suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Dalam transaksi elektronik, syarat kecakapan bertindak sulit untuk dibuktikan, namun hal ini tidak serta merta menyebabkan perjanjian tersebut tidak sah, selama kedua belah pihak tidak merasa dirugikan. Salah satu upaya untuk mencegah pemalsuan dokumen elektronik, yaitu menggunakan tanda tangan digital. Tanda tangan digital menggunakan metode enskripsi data dan deskripsi data, sehingga hanya penerima pesan yang dapat membaca isi dokumen elektronik tersebut. Tanda tangan digital juga dapat berfungsi sebagai legalitas terhadap dokumen elektronik. Keabsahan mengenai tanda tangan elektronik sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 5 UndangUndang ITE. Apabila konsumen dalam melakukan jual beli melalui e-commerce merasa dirugikan, konsumen dapat melakukan upaya hukum. Berdasarkan Pasal 38-39 Undang – Undang ITE dan Pasal 45 Undang – Undang Perlindungan Konsumen, konsumen dalam penyelesaian sengketa dapat melalui dua jalur, yaitu jalur litigasi atau melalui pengadilan dan jalur non-litigasi yaitu menggunakan jasa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang sesuai dengan ketentuan undang-undang. Key Words: Jual Beli, E-commerce, Konsumen, Kontrak. Abstract One way of buying and selling in great demand today is trading conducted through the Internet or the media is often referred to as e-commerce. Sale and purchase transactions over the Internet is no different from conventional transaction, the seller still offers the goods traded to the buyer and if the offer is approved by the purchaser will give rise to a purchase agreement between the parties, only with e-commerce systems, supply of goods performed by using the internet, meaning between the seller and the buyer does not meet in person, so this will cause problems regarding the validity of the contract of sale and authenticity of messages sent via the Internet, because sellers and buyers alike do not know if any of their authorized / legally competent under the law. Problems in this study is: "How is the juridical aspect of trading contracts in ecommerce based on the principles and legal requirements of a treaty, How is the validity of digital signatures based on the ITE Law, and How is legal protection of consumer e-commerce users." This type of study is a normative legal research with descriptive type of research and theoretical approaches juridical problems / normative. The data used in this study were secondary data consisting of primary legal materials, legal materials and secondary legal materials tertiary. The data was collected through a literature study and the study of documents. Once the data collected, further processed by the data selection, data classification, and systematization of data. Analysis of the data used is a qualitative data analysis, namely by breaking the data quality in a regular sentence, after another, do not overlap and effectively so as to facilitate discussion and understanding and interpretation of data. Based on the results of research and discussion, the validity of the purchase agreement are carried out through the internet is not free from the rule contained in article 1320 Civil Code. A valid contract if it meets the provisions of Article AB. Bayu Purwo Satria Kusuma Yusuf 1320 Civil Code is bound by the agreement, proficiency in acting, about a certain thing, and valid causa. In electronic transactions, the terms are difficult to prove acting skills, but this does not necessarily lead to an agreement is not valid, as long as both parties do not feel disadvantaged. One effort to prevent the counterfeiting of electronic documents, using digital signatures. Digital signature using the method of data encryption and data descriptions, so that only the recipient can read the contents of electronic documents. Digital signatures can also serve as the legality of electronic documents. Validity of electronic signatures as evidence under Article 5 of Law ITE. If consumers in buying and selling through e-commerce was affected, the consumer can make remedies. Pursuant to Article 38-39 Law - Law and Article 45 of the ITE Law - Consumer Protection Act, consumers can dispute through two pathways, ie pathways or through court litigation and non-litigation pathway that is using the services of Consumer Dispute Settlement Body (BPSK) or institutions other alternative dispute resolution in accordance with the provisions of law. Key Words: Sale and Purchase, E-commerce, Consumer, Contracts

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	IC-STAR . 2015
Date Deposited:	07 May 2015 05:23
Terakhir diubah:	26 Oct 2015 06:52
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/9846

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir