PERAN DITPOLAIRUD POLDA LAMPUNG DALAM MENGGAGALKAN PENYELUNDUPAN BENIH BENING LOBSTER DI LAMPUNG TENGAH

LIDYA AMIKA , PUTRI (2026) PERAN DITPOLAIRUD POLDA LAMPUNG DALAM MENGGAGALKAN PENYELUNDUPAN BENIH BENING LOBSTER DI LAMPUNG TENGAH. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (54Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (4Mb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (4003Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Penyelundupan Benih Bening Lobster (BBL) merupakan salah satu bentuk illegal fishing yang berdampak serius terhadap kelestarian sumber daya kelautan dan merugikan negara secara ekonomi. Praktik tersebut secara tegas dilarang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Lampung Tengah menjadi titik transit strategis dalam jaringan penyelundupan BBL yang berasal dari wilayah pesisir menuju luar negeri. Permasalahan dari penelitian ini untuk mengetahui peran Ditpolairud Polda Lampung dalam menggagalkan penyelundupan BBL di Lampung Tengah dan mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui kajian terhadap Undang-Undang Perikanan, peraturan pelaksanaannya, serta doktrin hukum terkait. Pendekatan yuridis empiris dilakukan melalui wawancara dengan aparat Ditpolairud Polda Lampung dan akademisi Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung. Data dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa peran Ditpolairud Polda Lampung secara normatif telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui pelaksanaan fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penindakan berdasarkan UU Perikanan No. 45/2009, Permen KP No. 7/2024, dan Perpol No. 14/2018. Secara faktual, polairud telah berhasil menggagalkan penyelundupan 149.400 ekor BBL yang disimpan di lokasi transit di Lampung Tengah pada 10 Oktober 2024 dan memproses perkara hingga putusan pengadilan. Namun pelaksanaannya belum optimal, sehingga peran ideal belum tercapai akibat hambatan berupa kesenjangan antara ancaman pidana maksimal dengan putusan pengadilan yang ringan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, ketergantungan ekonomi nelayan terhadap BBL, serta jaringan penyelundupan yang terorganisir dengan pola terputus sehingga polairud lebih sering menjangkau pelaku lapangan daripada aktor utama. Saran dalam penelitian ini adalah perlunya peningkatan peran Ditpolairud Polda Lampung secara berkelanjutan dalam penanganan penyelundupan benih bening lobster (BBL) melalui penguatan sumber daya manusia, penambahan personel, dan optimalisasi koordinasi antar-instansi, serta kontinuitas penegakan hukum yang tidak tebang pilih dan peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat pesisir. Kata Kunci: Ditpolairud, Penyelundupan, Benih Bening Lobster. The Crime of Smuggling Clear Lobster Seeds (BBL) is one form of illegal fishing that has serious impacts on the sustainability of marine resources and economically harms the state. This practice is strictly prohibited under Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries as amended by Law Number 45 of 2009. Central Lampung serves as a strategic transit point in the BBL smuggling network originating from coastal areas to foreign countries. The problems of this research are to determine the role of Ditpolairud Lampung Police in thwarting BBL smuggling in Central Lampung and to identify factors that hinder its implementation. The research methods used are normative juridical and empirical juridical approaches. The normative juridical approach is conducted through the study of Fisheries Law, its implementing regulations, and related legal doctrines. The empirical juridical approach is conducted through interviews with Ditpolairud Lampung Police officers and academics from the Criminal Law Department of Lampung University. Data were analyzed qualitatively. Based on the research findings and discussion show that the normative role of Ditpolairud Lampung Police has been in accordance with statutory provisions through the implementation of investigation, inquiry, and enforcement functions based on Fisheries Law No. 45/2009, Minister of Marine Affairs and Fisheries Regulation No. 7/2024, and Police Regulation No. 14/2018. Factually, polairud successfully thwarted the smuggling of 149,400 clear lobster seeds stored at a transit location in Central Lampung on October 10, 2024, and processed the case through court verdict. However, the implementation has not been optimal, so the ideal role has not been achieved due to obstacles including gaps between maximum criminal threats and lenient court decisions, low public legal awareness, fishermen's economic dependence on BBL, and organized smuggling networks with disconnected patterns so that polairud more frequently apprehends field actors rather than main actors. The suggestion of this research is the need to enhance the role of the Ditpolairud of the Lampung Regional Police in a sustainable manner in handling the smuggling of lobster seed (BBL) through strengthening human resources, increasing personnel, and optimizing inter-agency coordination, as well as ensuring consistent and non-discriminatory law enforcement and improving legal education for coastal communities. Keywords: Ditpolairud, Smuggling, Clear Lobster Seeds.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	2602118239 Digilib
Date Deposited:	22 Apr 2026 08:09
Terakhir diubah:	22 Apr 2026 08:09
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/98488

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir