KEBIJAKAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DENGAN TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR LUAR LAMPUNG UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

DANIEL, BERNARD SIMBOLON (2026) KEBIJAKAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DENGAN TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR LUAR LAMPUNG UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF 1. ABSTRAK - ABSTRACT.pdf Download (227Kb) | Preview
	File PDF 2. SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (3582Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF 3. SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (2051Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), dan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Di Provinsi Lampung, penggunaan kendaraan bermotor dengan TNKB luar Lampung menimbulkan persoalan fiskal karena kendaraan tersebut menggunakan infrastruktur daerah tanpa memberikan kontribusi pajak di wilayah operasionalnya (tax loss potential). Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana kebijakan Pemerintah Daerah dalam upaya mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dengan TNKB luar Lampung? dan (2) Bagaimana implikasi kebijakan pembayaran PKB dengan TNKB luar Lampung untuk meningkatkan PAD. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan empiris dengan metode analisis kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pajak I Bidang PKB dan BBNKB, Kepala Sub Bidang Data dan Informasi, dan Pejabat Fungsional Analisis Keuangan Negara Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Lampung serta wawancara dengan responden wajib pajak melalui formulir online. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundangundangan, dokumen resmi, hasil penelitian, serta buku yang berkaitan dengan objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kebijakan Pemerintah Daerah dalam mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dengan TNKB luar Lampung dilakukan melalui kebijakan fiskal dan administratif berupa pembebasan tunggakan pokok dan denda PKB dan pembebasan pajak progresif sebagai bentuk kewenangan pemerintah daerah dalam pemungutan pajak daerah Provinsi Lampung. (2) Kebijakan tersebut memberikan implikasi positif terhadap peningkatan PAD, yang ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dengan TNKB luar Lampung yang melakukan pembayaran PKB sekitar 73%, yaitu dari 8.523 kendaraan pada tahun 2024 menjadi 14.761 kendaraan pada tahun 2025, sehingga meningkatkan potensi penerimaan pajak daerah di Provinsi Lampung, namun masih terdapat tantangan dan hambatan yang menyebabkan peningkatan PAD tersebut belum maksimal. Kata Kunci: PKB, TNKB Luar Lampung, Kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung, Pendapatan Asli Daerah.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	2602935677 Digilib
Date Deposited:	28 Apr 2026 06:04
Terakhir diubah:	28 Apr 2026 06:04
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/98750

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir