PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA SEXTORTION BERBASIS MEDIA ELEKTRONIK (STUDI PUTUSAN NO.1056/PID.SUS/2024/PN TJK )

MUHAMMAD, AL GHIFARY HASBANI (2026) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA SEXTORTION BERBASIS MEDIA ELEKTRONIK (STUDI PUTUSAN NO.1056/PID.SUS/2024/PN TJK ). FAKULTAS HUKUM , UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (122Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (2525Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (2484Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan terhadap pola interaksi sosial masyarakat, termasuk dalam munculnya bentuk-bentuk kejahatan baru berbasis digital. Salah satu kejahatan yang berkembang adalah sextortion, yaitu pemerasan atau pengancaman dengan menggunakan konten intim melalui sarana elektronik. Kejahatan ini tidak hanya menyerang kehormatan dan martabat korban, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis dan sosial yang serius serta berpotensi menyebar luas melalui media digital. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana sextortion berbasis media elektronik serta apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana dan kejahatan berbasis teknologi informasi. Pendekatan yuridis empiris dilakukan melalui penelitian lapangan dengan wawancara terhadap Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang dan Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung guna memperoleh pandangan praktis dan akademis terkait konstruksi pertanggungjawaban pidana serta dasar pertimbangan hakim. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk memahami penerapan norma hukum dalam praktik peradilan. Hasil penelitian dan pembahasan, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku sextortion dibangun melalui pembuktian terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, yaitu unsur subjek hukum, unsur kesengajaan dan tanpa hak, serta unsur perbuatan mendistribusikan atau mengancam penyebaran informasi elektronik yang bermuatan pemerasan atau pengancaman. Selain itu, hakim menilai adanya kesalahan dalam bentuk kesengajaan, kemampuan bertanggung jawab pelaku, serta tidak ditemukannya Muhammad Al Ghifary Hasbani alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dalam menjatuhkan pidana, hakim mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis, termasuk dampak psikologis dan sosial yang dialami korban, sehingga pemidanaan tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pencegahan dan perlindungan masyarakat. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Secara yuridis, hakim mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur delik berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum. Secara filosofis, pemidanaan dipandang sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, memberikan efek jera, serta melindungi nilai-nilai moral dan martabat manusia. Secara sosiologis, hakim mempertimbangkan dampak psikologis dan sosial yang dialami korban serta akibat yang ditimbulkan terhadap ketertiban masyarakat, sehingga pemidanaan tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pada pencegahan dan perlindungan masyarakat. Saran dalam penelitian ini adalah perlunya penguatan regulasi yang lebih spesifik mengenai sextortion dalam sistem hukum pidana Indonesia guna memberikan kepastian hukum yang lebih jelas. Selain itu, aparat penegak hukum diharapkan meningkatkan sensitivitas terhadap perlindungan korban, khususnya dalam mempertimbangkan dampak psikologis dan sosial yang ditimbulkan oleh kejahatan berbasis digital, serta mengembangkan kebijakan pemidanaan yang seimbang antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Sextortion, Media Elektronik.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 346 Hukum privat, hukum perdata
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	2602286807 Digilib
Date Deposited:	28 Apr 2026 06:12
Terakhir diubah:	28 Apr 2026 06:12
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/98751

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir