ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKANPUTUSAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN (Studi Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2025/PN.TJK)

AURA , LATIFATUZZAHRA (2026) ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKANPUTUSAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN (Studi Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2025/PN.TJK). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (130Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (2430Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (2229Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Harkat martabat ini berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak merupakan hak yang dimiliki oleh setiap anak dan tak terkecuali termasuk anak yang berhadapan dengan hukum yang disebut juga Anak Berkonflik Hukum. Kasus yang terjadi pada anak yang berhadapan dengan hukum merupakan masalah yang kompleks karena melibatkan seorang anak dibawah umur sehingga putusan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum harus memperhatikan keseimbangan dari berbagai aspek yakni aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan wawancara narasumber. Narasumber penelitian ini terdiri dari, Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Bandar Lampung, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Yang selanjutnya data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan melalui pertimbangan dalam bentuk aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Secara aspek yuridis, putusan didasarkan pada terpenuhinya unsur Pasal 81 Ayat 2 jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak. Secara Aspek filosofis, mempertimbangkan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki diri anak pelaku melalui pemidanaan. Secara sosiologis, hakim mempertimbangkan latar belakang perbuatan serta dampak terhadap korban. Namun demikian, penjatuhan pidana penjara terhadap anak pelaku dinilai belum sepenuhnya mencerminkan keadilan pada Anak, karena dalam kasus ini terdapat peran serta korban dalam terjadinya kasus pidana ini karena kejadian yang berulang hingga 17 kali dirumah pelaku tanpa ada unsur kekerasan, pemaksaan dan ancaman dari pelaku yang artinya korban dengan sukarela datang ke tempat pelaku melakukan hal tersebut hingga mengakibatkan tindak pidana ini terjadi. Majelis hakim dalam memberikan putusan harus mempertimbangkan berbagai aspek agar dapat mencapai kepastian dan kemanfaatan hukum, terutama kasus anak. Saran dalam penelitian ini adalah agar majelis hakim lebih memperhatikan peran serta korban dalam perbuatan tindak pidana serta memperhatikan hal yang meringankan pada anak pelaku sehingga dapat mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child), sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pertimbangan pemidanaan tidak hanya berfokus pada aspek pembalasan, tetapi juga pada aspek rehabilitatif, edukatif, dan reintegratif, sehingga pidana yang dijatuhkan benar-benar berorientasi pada perbaikan perilaku anak. Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana, Persetubuhan, Anak. Children are a trust and gift from God who have dignity and status as human beings. This dignity entitles them to legal protection in accordance with the Child Protection Law No. 35 of 2014 concerning amendments to Law No. 23 of 2002 on Child Protection. Child protection is a right possessed by every child, including children in conflict with the law, also known as Children in Conflict with the Law. Cases involving children in conflict with the law are complex issues because they involve minors, so judges' decisions in sentencing children in conflict with the law must take into account a balance of various aspects, namely legal, philosophical, and sociological aspects. This research employs a normative juridical approach supported by an empirical juridical approach. Data were obtained through literature studies and field studies conducted by interviewing relevant informants. The informants in this study consisted of a Juvenile Judge at the Tanjung Karang District Court, the Head of the Child Protection Agency of Bandar Lampung, and a Lecturer of Criminal Law at the Faculty of Law, University of Lampung. The data were then analyzed using descriptive qualitative methods. The results of the study indicate that the judges’ considerations in rendering decisions are based on juridical, philosophical, and sociological aspects. From the juridical aspect, the decision was based on the fulfillment of the elements of Article 81 paragraph (2) in conjunction with Article 76D of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. From the philosophical aspect, the imposed criminal sanction was intended as an effort to rehabilitate and improve the behavior of the child offender through punishment. From the sociological aspect, the judges considered the background of the offense and its impact on the victim. However, the imposition of imprisonment on the child offender is considered not to have fully reflected justice for the child, as in this case there was participation from the victim in the occurrence of the criminal act, which took place repeatedly up to seventeen times at the offender’s residence without elements of violence, coercion, or threats. This indicates that the victim voluntarily came to the offender’s residence, which ultimately led to the occurrence of the criminal act. Therefore, judges must consider various aspects in rendering decisions to achieve legal certainty and expediency, especially in cases involving children. The recommendation of this study is that the panel of judges should give greater consideration to the role and involvement of the victim in the commission of the criminal offense, as well as to mitigating factors related to the child offender, in order to prioritize the principle of the best interest of the child, as mandated by Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Sentencing considerations should not be focused solely on retributive aspects, but should also emphasize rehabilitative, educational, and reintegrative aspects, so that the imposed punishment is genuinely oriented toward improving the behavior of the child. Keywords: Judges Considerations, Sexual Intercourse Crime, Child

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	2602182140 Digilib
Date Deposited:	30 Apr 2026 07:21
Terakhir diubah:	30 Apr 2026 07:21
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/98881

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir