ANALISIS YURIDIS SENGKETA HAK CIPTA ATAS LOGO ORGANISASI SAPTA DARMA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 29 PK/PDT.SUS HKI/2025

JEREMY ARGHA, SITOMPUL (2026) ANALISIS YURIDIS SENGKETA HAK CIPTA ATAS LOGO ORGANISASI SAPTA DARMA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 29 PK/PDT.SUS HKI/2025. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (217Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (990Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (806Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Hak cipta merupakan salah satu rezim Hak Kekayaan Intelektual yang memberikan perlindungan terhadap karya seni, termasuk logo. Namun, dalam praktiknya, perlindungan terhadap logo organisasi menghadapi kendala yuridis, khususnya akibat adanya larangan pencatatan sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta masih ditemukannya pencatatan logo organisasi atas nama perseorangan. Hal tersebut menimbulkan sengketa hukum, seperti dalam kasus logo organisasi Sapta Darma yang diputus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2025. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan hukum logo organisasi sebagai objek perlindungan hak cipta serta menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam memutus sengketa tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan tipe deskriptif, serta pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan analisis dokumen. Data diolah melalui proses pemeriksaan, rekonstruksi, dan sistematisasi, serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, logo yang digunakan sebagai lambang organisasi tidak dapat dicatatkan sebagai ciptaan guna mencegah tumpang tindih perlindungan dengan rezim merek. Secara fungsional, logo Sapta Darma merupakan aset komunal-organisasional yang tidak dapat dimonopoli secara individual. Pencatatan atas nama perseorangan mengandung cacat materiil karena berpotensi menciptakan monopoli administratif terhadap simbol kolektif. Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2025 menolak permohonan Peninjauan Kembali, yang secara implisit menegaskan bahwa logo tersebut bersifat kolektif dan tidak dapat dipribadikan. Putusan ini memberikan kepastian hukum terhadap perlindungan identitas organisasi, sekaligus menegaskan pentingnya penguatan mekanisme filtrasi administratif pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Kata Kunci: Hak Cipta, Logo Organisasi, Kepastian Hukum. Copyright constitutes one of the Intellectual Property regimes that provides legal protection for artistic works, including logos. However, in practice, the protection of organizational logos faces juridical challenges, particularly due to the prohibition of registration as stipulated in Article 65 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, as well as the continued occurrence of registrations of organizational logos under individual names. This issue gives rise to legal disputes, as reflected in the case of the Sapta Darma organizational logo decided in Supreme Court Decision Number 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2025. This research aims to analyze the legal standing of organizational logos as objects of copyright protection and to examine the legal reasoning of judges in resolving such disputes. This research employs a normative juridical method with a descriptive approach, utilizing both statutory and case approaches. The data used are secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials, collected through library research and document analysis. The data are processed through examination, reconstruction, and systematization, and analyzed qualitatively. The results indicate that, pursuant to Article 65 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, logos used as organizational symbols cannot be registered as copyrighted works in order to prevent overlapping protection with the trademark regime. Functionally, the Sapta Darma logo constitutes a communal-organizational asset that cannot be monopolized individually. Registration under an individual name is materially flawed as it creates the potential for administrative monopoly over a collective symbol. In Supreme Court Decision Number 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2025, the Court rejected the petition for Judicial Review, implicitly affirming that the logo is collective in nature and cannot be privatized. This decision provides legal certainty in protecting organizational identity and underscores the importance of strengthening administrative filtering mechanisms within the Directorate General of Intellectual Property. Keywords: Copyright, Organizational Logo, Legal Certainty.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 346 Hukum privat, hukum perdata
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	2602842514 Digilib
Date Deposited:	06 May 2026 02:08
Terakhir diubah:	06 May 2026 02:08
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/99072

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir