PENOLAKAN GUGATAN AKIBAT TIDAK DIDUKUNG ALAT BUKTI YANG SAH DALAM SENGKETA JUAL BELI TANAH (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 4690 K/Pdt/2024)

Roberta, R.P Situmorang (2026) PENOLAKAN GUGATAN AKIBAT TIDAK DIDUKUNG ALAT BUKTI YANG SAH DALAM SENGKETA JUAL BELI TANAH (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 4690 K/Pdt/2024). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (104Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL TANPA LAMPIRAN.pdf Restricted to Hanya staf Download (3290Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (3173Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Penolakan gugatan dalam perkara perdata sering terjadi ketika pihak yang menuntut hak tidak mampu membuktikan gugatan tersebut dengan bukti yang sah secara hukum. Salah satu permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan sengketa jual beli tanah yang dilakukan tanpa memenuhi persyaratan hukum formal, khususnya tidak adanya akta jual beli yang ditandatangani oleh Pejabat Penyelenggara Akta Tanah (PPAT). Penelitian ini mengkaji kedudukan hukum dan penerapan bukti yang sah dalam sengketa jual beli tanah, pertimbangan hukum (ratio decidendi) Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 4690 K/Pdt/2024, serta konsekuensi hukum dari penolakan gugatan akibat tidak adanya bukti yang sah. Penelitian ini bersifat normatif dan deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan tinjauan hukum dengan memanfaatkan sumber data sekunder, termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data dikumpulkan melalui studi literatur dan dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bukti pembayaran tidak memenuhi kriteria bukti yang sah untuk membuktikan pengalihan hak atas tanah tanpa didukung oleh akta PPAT. Mahkamah Agung menyimpulkan bahwa penggugat gagal membuktikan unsur-unsur esensial dari jual beli tanah yang sah secara hukum, sehingga gugatan ditolak. Berdasarkan penelitian ini, penolakan gugatan menegaskan bahwa pembuktian pengalihan hak atas tanah harus didasarkan pada akta otentik dan prosedur formal yang diwajibkan oleh hukum agraria. Penolakan tersebut juga mengakibatkan tidak diakui adanya pengalihan hak yang diduga, serta mengembalikan posisi hukum para pihak dan status tanah sengketa ke kondisi semula, sekaligus menekankan pentingnya kepastian hukum dan kehati-hatian dalam transaksi tanah. Kata Kunci : Alat Bukti, Jual Beli Tanah, Penolakan Gugatan. The dismissal of claims in civil cases frequently occurs when the party asserting a right is unable to substantiate such claims with legally valid evidence. One issue that often arises concerns land sale and purchase disputes conducted without fulfilling formal legal requirements, particularly the absence of a deed of sale and purchase executed by a Land Deed Official (PPAT). This research examines the legal standing and application of valid evidence in land sale disputes, the ratio decidendi of the Supreme Court Justices in Decision Number 4690 K/Pdt/2024, and the legal consequences of dismissing a claim due to the absence of valid evidence.. This study is normative and descriptive in nature. It adopts a legal review approach using secondary data sources, including primary, secondary, and tertiary legal materials. Data were collected through literature and document studies and subsequently analyzed qualitatively. The findings indicate that a payment receipt does not meet the criteria of valid evidence to prove the transfer of land rights without the support of a PPAT deed. The Supreme Court concluded that the plaintiff failed to prove the essential elements of a legally valid land sale and purchase, resulting in the dismissal of the claim. Based on these findings, the dismissal affirms that proof of land rights transfer must be grounded in authentic deeds and formal procedures mandated by agrarian law. The dismissal also results in the non-recognition of the alleged transfer of rights and restores the parties’ legal positions and the status of the disputed land to their original condition, while underscoring the importance of legal certainty and prudence in land transactions. Keywords: Evidence, Land Sale and Purchase, Dismissal of the claim.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 346 Hukum privat, hukum perdata
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	2605442180 Digilib
Date Deposited:	06 May 2026 07:59
Terakhir diubah:	06 May 2026 07:59
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/99123

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir