PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN AKIBAT PERSELISIHAN JARING IKAN (Studi Kasus Pada Polres Lampung Utara)

BELLA , ANDINI (2026) PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN AKIBAT PERSELISIHAN JARING IKAN (Studi Kasus Pada Polres Lampung Utara). FAKULTAS HUKUM , UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (5Mb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (5Mb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (5Mb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Tindak pidana pembunuhan merupakan kejahatan serius yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta menimbulkan dampak sosial yang luas. Pembunuhan sebagai kejahatan terhadap nyawa sering kali dipicu oleh perselisihan yang terjadi di tengah masyarakat, termasuk perselisihan yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi masyarakat seperti penggunaan jaring ikan dalam kegiatan penangkapan ikan. Kondisi tersebut menunjukan bahwa konflik sederhana di masyarakat dapat berkembang menjadi tindak pidana serius apabila tidak ditangani secara tepat. Peran Kepolisian sebagai aparat penegak hukum memiliki kedudukan yang sangat penting dalam melakukan penanganan perkara secara profesional, objektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah peran Kepolisian dalam penanganan perkara tindak pidana pembunuhan akibat perselisihan jaring ikan di Polres Lampung Utara? dan (2) Apakah faktor penghambat upaya Kepolisian dalam penanganan perkara tindak pidana pembunuhan akibat perselisihan jaring ikan di Polres Lampung Utara? Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan yuridis normatif dan didukung oleh pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini melibatkan narasumber penelitian yaitu aparat Kepolisian Resor Lampung Utara dan Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Kepolisian dalam penanganan perkara tindak pidana pembunuhan akibat perselisihan jaring ikan yang terjadi di area Bendungan Way Rarem telah dijalankan berdasarkan peran normatif yaitu berdasarkan ketentuan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dalam pelaksanaanya juga tercermin secara faktual melalui tindakan nyata dilapangan. Peran tersebut diwujudkan melalui tahapan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penangkapan dan penahanan, hingga pelimpahan berkas perkara kepada Penuntut Umum. Namun demikian, terdapat faktor penghambat yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum dalam penanganan perkara tindak pindana pembunuhan akibat perselisihan jaring ikan, faktor penghambat yang paling dominan dalam penanganan perkara meliputi faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Faktor Masyarakat terlihat dari masyarakat yang kurang kooperatif dalam memberikan keterangan serta tindakan keluarga korban yang mendatangi rumah pelaku. Faktor kebudayaan terlihat dari masih adanya pandangan masyarakat yang memandang aparat kepolisian sebelah mata dan belum sepenuhnya mempercayakan penyelesaian perkara kepada mekanisme hukum formal. Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Kepolisian Resor Lampung Utara perlu meningkatkan profesionalitas dan kualitas kinerja dalam penanganan perkara tindak pidana pembunuhan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar kejadian serupa tidak terulang; serta (2) Kepolisian Resor Lampung Utara perlu mengoptimalkan upaya pendekatan preventif dan komunikatif kepada masyarakat melalui kegiatan penyuluhan hukum, pembinaan masyarakat, serta peningkatan intensitas komunikasi antara aparat kepolisian dan masyarakat guna mendorong sikap kooperatif dalam proses penegakan hukum serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. The crime of murder constitutes a serious offense that threatens public security and social order, while also causing broad social impacts. As a crime against life, murder is often triggered by disputes arising within the community, including conflicts related to economic activities such as the use of fishing nets in fishing operations. This condition indicates that simple social conflicts may escalate into serious criminal acts if not handled properly. The Police, as law enforcement officers, hold a highly important position in handling criminal cases professionally, objectively, and in accordance with the prevailing laws and regulations. The research problems in this study are: (1) What is the role of the Police in handling murder cases resulting from disputes over fishing nets at the North Lampung Regional Police Office? and (2) What are the inhibiting factors faced by the Police in handling murder cases resulting from disputes over fishing nets at the North Lampung Regional Police Office? This research is qualitative in nature, employing a normative juridical approach supported by an empirical juridical approach. The research involved key informants consisting of officers of the North Lampung Regional Police and a lecturer from the Criminal Law Department, Faculty of Law, University of Lampung. The results of the study indicate that the role of the Police in handling the murder case arising from a fishing net dispute in the Way Rarem Dam area has been carried out based on the normative role, namely in accordance with statutory provisions, particularly Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police and the Criminal Procedure Code (KUHAP), which in its implementation is also reflected factually through concrete actions in the field. This role was manifested through the stages of receiving reports, conducting investigations and inquiries, making arrests and detentions, and submitting the case file to the Public Prosecutor. However, there are inhibiting factors affecting the effectiveness of law enforcement. The most dominant obstacles in handling the case include community factors and cultural factors. Community factors are reflected in the lack of public cooperation in providing information, as well as the actions of the victim’s family who came to the perpetrator’s house. Cultural factors are reflected in the continuing public perception that underestimates the police institution and the lack of full trust in resolving cases through formal legal mechanisms. The recommendations of this study are: (1) The North Lampung Regional Police should improve professionalism and the quality of performance in handling murder cases in accordance with applicable legal provisions so that similar incidents do not recur; and (2) The North Lampung Regional Police should optimize preventive and communicative approaches to the community through legal counseling, community development programs, and increased communication intensity between police officers and the public in order to encourage cooperative attitudes in the law enforcement process and enhance public trust in the police institution.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	2605808110 Digilib
Date Deposited:	12 May 2026 07:20
Terakhir diubah:	12 May 2026 07:20
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/99456

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir