PENGAWASAN IZIN OPERASIONAL KEGIATAN BONGKAR MUAT DI PELABUHAN TANJUNG PRIOK

ALFINA, NOVITA SARI (2026) PENGAWASAN IZIN OPERASIONAL KEGIATAN BONGKAR MUAT DI PELABUHAN TANJUNG PRIOK. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

[img]
Preview
 File PDF
ABSTRAK.pdf
Download (135Kb) | Preview
[img] File PDF
SKRIPSI FULL.pdf
Restricted to Hanya staf
Download (4Mb) | Minta salinan
[img]
Preview
 File PDF
SKRIPSI FULL TANPA PEMBAHASAN.pdf
Download (3022Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Pengawasan izin operasional kegiatan bongkar muat merupakan instrumen penting dalam administrasi kepelabuhanan untuk menjamin tertib administrasi, keselamatan operasional, serta kepastian hukum bagi pelaku usaha. Kegiatan bongkar muat di pelabuhan diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 66 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran, serta pengaturan sistem perizinan berusaha berbasis risiko dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025. Kegiatan usaha bongkar muat termasuk dalam klasifikasi jasa kepelabuhanan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 52240 tentang Aktivitas Bongkar Muat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur izin operasional kegiatan bongkar muat barang di Pelabuhan Tanjung Priok dan pelaksanaan pengawasan izin operasional kegiatan bongkar muat oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok terhadap Perusahaan Bongkar Muat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris melalui analisis peraturan perundang-undangan dan pengumpulan data lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur izin operasional kegiatan bongkar muat dilaksanakan melalui sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) yaitu sistem perizinan berusaha berbasis risiko yang diselenggarakan secara elektronik oleh pemerintah untuk penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat standar sesuai tingkat risiko kegiatan usaha. Pelaksanaan operasional di pelabuhan didukung oleh sistem Inaportnet sebagai layanan elektronik kepelabuhanan untuk pengajuan dan pemantauan kegiatan kapal serta bongkar muat barang dan pengawasan dilakukan secara administratif, digital, dan lapangan, namun masih terdapat kendala berupa kompleksitas prosedur dan belum optimalnya integrasi sistem sehingga diperlukan penyederhanaan prosedur dan penguatan koordinasi guna meningkatkan efektivitas pengawasan. Kata Kunci: pengawasan, izin operasional, bongkar muat, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Pelabuhan Tanjung Priok. Supervision of operational permits for loading and unloading activities constitutes an important instrument in port administration to ensure administrative order, operational safety, and legal certainty for business actors. Loading and unloading activities at ports are carried out based on Law Number 17 of 2008 concerning Shipping as amended by Law Number 66 of 2024, Government Regulation Number 31 of 2021 concerning the Implementation of the Shipping Sector, as well as the risk-based business licensing system regulated under Government Regulation Number 28 of 2025. Loading and unloading business activities are classified as port service activities under the Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI) 52240 concerning Cargo Handling Activities. This study aims to examine the procedures for obtaining operational permits for cargo handling activities at Tanjung Priok Port and the implementation of supervision carried out by the Harbourmaster and Port Authority Office of Tanjung Priok over stevedoring companies. The research method used is a normative juridical and empirical juridical approach through the analysis of laws and regulations as well as field data collection. The results show that the procedure for obtaining operational permits for loading and unloading activities is carried out through the Online Single Submission RiskBased Approach (OSS-RBA), which is an electronic risk-based business licensing system administered by the government for the issuance of Business Identification Numbers (NIB) and standard certificates according to the level of business risk. Operational activities at the port are supported by the Inaportnet system as an electronic port service platform for the submission and monitoring of vessel and cargo handling activities. Supervision is conducted administratively, digitally, and through field inspections; however, challenges remain in the form of procedural complexity and suboptimal system integration. Therefore, simplification of procedures and strengthening of coordination are required to enhance the effectiveness of supervision. Keywords: supervision, operational permit, cargo handling, Harbormaster and Port Authority Office, Tanjung Priok Port.

Jenis Karya Akhir: Skripsi
Subyek: 300 Ilmu sosial
300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 343 Hukum militer, pertahanan, keuangan publik, pajak, perdagangan (perdagangan), hukum industri
Program Studi: FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit: 2605689515 Digilib
Date Deposited: 12 May 2026 08:34
Terakhir diubah: 12 May 2026 08:34
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/99482

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir Lihat Karya Akhir
Digital Library is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. More information and software credits.