PERAN PETUGAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MEMBERIKAN SANKSI TERHADAP NARAPIDANA YANG MELANGGAR TATA TERTIB DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung)

AURA CINTA HAFIDAH, ZALMA (2026) PERAN PETUGAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MEMBERIKAN SANKSI TERHADAP NARAPIDANA YANG MELANGGAR TATA TERTIB DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (269Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (3879Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (2691Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Pelanggaran tata tertib oleh narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan memiliki keterkaitan yang erat dengan peran petugas lembaga pemasyarakatan. Sebagai pejabat fungsional penegak hukum petugas lembaga pemasyarakatan memiliki peran penting dalam memberikan sanksi dengan berpedoman pada Undang-Undang dan Permenkumham yang berlaku. Sanksi yang diberikan tidak hanya bersifat menghukum melainkan juga menciptakan efek jera. Namun, pada pelaksanaannya pemberian sanksi belum dapat terlaksana secara optimal sebagaimana ketentuan yang ada karena masih terdapat beberapa hambatan yang di hadapi oleh petugas. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah peran petugas lembaga pemasyarakatan dalam memberikan sanksi terhadap narapidana yang melanggar tata tertib di dalam lembaga pemasyarakatan? dan Apakah faktor penghambat peran petugas lembaga pemasyarakatan dalam memberikan sanksi terhadap narapidana yang melanggar tata tertib di dalam lembaga pemasyarakatan? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Adapun jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer yang di dapat melalui wawancara dengan Kalapas, Petugas Kamtib, dan Petugas tim pengamat pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas II A Bandar Lampung, serta akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran petugas lembaga pemasyarakatan dalam memberikan sanksi terhadap narapidana yang melanggar tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung berdasarkan peran normatifnya telah selaras dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Namun, pada pelaksanaan sanksi secara faktual, Pemberian sanksi khususnya sanksi teguran belum dapat mencapai peran ideal yang diharapkan guna menciptakan efek jera dan menyadarkan narapidana dari kesalahannya. Kondisi tersebut dipengaruhi karena adanya faktor penghambat seperti; minimnya jumlah petugas, terbatasnya prasarana berupa sel isolasi, kurangnya sarana alat yang memadai dalam mencegah terjadinya pelanggaran, serta adanya faktor budaya narapidana yang menganggap sanksi hanya sebagai hukuman yang harus dijalani karena telah melanggar tata tertib bukan sebagai upaya yang memberikan efek jera pada narapidana. Saran dalam penelitian ini menekankan perlu adanya optimalisasi peran petugas untuk memastikan bahwa sanksi tidak hanya sebatas hukuman namun juga sebagai instrument penegakan hukum yang menciptakan efek jera bagi narapidana di dalam lapas melalui penguatan sinergi antara petugas lembaga pemasyarakatan dengan menambah jumlah petugas, meningkatkan sarana dan prasarana, serta adanya peningkatan keterampilan petugas melalui program pelatihan. Disamping itu, terhadap aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan alternatif pemidaan lain selain pidana penjara seperti pidana pengawasan bagi tindak pidana narkotika yang tergolong ringan perlu di upayakan untuk mengatasi permasalahan overkapasitas pada lapas. Kata Kunci: Peran Petugas, Lembaga Pemasyarakatan, Sanksi Disiplin, Narapidana. Violations of prison rules by inmates are closely linked to the role of correctional officers. As functional law enforcement officials, correctional officers play a crucial role in imposing sanctions in accordance with applicable laws and regulations issued by the Ministry of Law and Human Rights. The sanctions imposed are not merely punitive but also aim to create a deterrent effect. However, in practice, the imposition of sanctions has not been implemented optimally as required by existing regulations due to several obstacles faced by correctional officers. The research questions in this study are: What is the role of correctional officers in imposing sanctions on inmates who violate prison regulations? and What are the factors hindering the role of correctional officers in imposing sanctions on inmates who violate prison regulations? The research methods employed in this study are normative legal and empirical legal approaches. The data used in this study consists of primary data obtained through interviews with the prison warden, security officers, and members of the correctional observation team at the Class IIA Bandar Lampung Drug Rehabilitation Center, as well as academics from the Faculty of Law at the University of Lampung. The results of the study indicate that the role of correctional officers in imposing sanctions on inmates who violate prison regulations at the Class II A Bandar Lampung Drug Rehabilitation Center, based on their normative role, is consistent with Law No. 22 of 2022 on Correctional Institutions and Ministry of Law and Human Rights Regulation No. 6 of 2013 on the Rules and Regulations of Correctional Institutions and State Detention Centers. However, in the actual implementation of sanctions, the imposition of sanctions particularly reprimands has not yet achieved the ideal role expected to create a deterrent effect and make inmates aware of their mistakes. This situation is influenced by various hindering factors, such as: a shortage of staff, limited facilities such as isolation cells, a lack of adequate equipment to prevent violations, and the cultural mindset of inmates who view sanctions merely as a punishment to be endured for violating regulations, rather than as an effort intended to deter them. The recommendations in this study emphasize the need to optimize the role of correctional officers to ensure that sanctions are not merely punitive but also serve as a law enforcement tool that creates a deterrent effect for inmates within prisons. This can be achieved by strengthening collaboration among correctional officers through increasing staff numbers, improving facilities and infrastructure, and enhancing officers’ skills through training programs. Furthermore, law enforcement agencies such as the police and the prosecutor’s office should explore alternative sentencing options besides imprisonment such as probation for minor drug-related offenses to address the issue of overcrowding in prisons. Keywords: Role of Correctional Officers, Correctional Institutions, Disciplinary Sanctions, Inmates.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 370 Pendidikan
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	2605417681 Digilib
Date Deposited:	18 May 2026 03:59
Terakhir diubah:	18 May 2026 03:59
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/99539

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir