KAJIAN KOORDINASI LINTAS SEKTOR DALAM PENGAWASAN PERLINDUNGAN EKOSISTEM MANGROVE (Studi Di Kota Karang, Kelurahan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung)

HIYO LINDA , MAARANI (2026) KAJIAN KOORDINASI LINTAS SEKTOR DALAM PENGAWASAN PERLINDUNGAN EKOSISTEM MANGROVE (Studi Di Kota Karang, Kelurahan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung). FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF 1. ABSTRAK-ABSTRACT.pdf Download (134Kb) | Preview
	File PDF 2. SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (19Mb) | Minta salinan
Preview	File PDF 3. SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (19Mb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terjadinya kerusakan dan penurunan kualitas ekosistem mangrove di wilayah pesisir yang memerlukan upaya pengawasan dan perlindungan secara berkelanjutan. Ekosistem mangrove memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan pesisir. Oleh karena itu, perlindungan ekosistem mangrove memerlukan koordinasi lintas sektor antara instansi pemerintah dan pihak terkait agar pengawasan dapat berjalan secara efektif. Namun dalam praktiknya, koordinasi antarinstansi dalam pengawasan mangrove masih menghadapi kendala yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji koordinasi lintas sektor dalam pengawasan perlindungan ekosistem mangrove di Kelurahan Kota Karang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan proses koordinasi antarinstansi dalam pelaksanaan pengawasan mangrove. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang berasal dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), organisasi lingkungan, serta masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pengawasan ekosistem mangrove. Penelitian ini menggunakan teori koordinasi dari Malayu S. P. Hasibuan yang meliputi kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja, dan disiplin kerja sebagai indikator analisis koordinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi lintas sektor dalam pengawasan ekosistem mangrove telah dilakukan melalui pertukaran informasi dan penanganan laporan masyarakat. Namun demikian, pelaksanaan koordinasi tersebut belum berjalan secara efektif karena kegiatan pengawasan bersifat reaktif dan lebih sering dilakukan ketika terdapat laporan kerusakan mangrove. Hambatan dalam koordinasi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran operasional, keterbatasan sarana dan prasarana, kompleksitas birokrasi antarinstansi, serta faktor sosial ekonomi masyarakat pesisir. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi yang lebih sistematis dan kejelasan pembagian tugas agar pengawasan dan perlindungan ekosistem mangrove dapat berjalan efektif. Kata Kunci: Koordinasi Lintas Sektor, Pengawasan, Ekosistem Mangrove

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial 300 Ilmu sosial > 320 Ilmu politik (politik dan pemerintahan)
Program Studi:	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP) > Prodi S1-Ilmu Pemerintahan
Pengguna Deposit:	2605919270 Digilib
Date Deposited:	20 May 2026 01:25
Terakhir diubah:	20 May 2026 01:25
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/99593

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir