KEWENANGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LAMPUNG UTARA TERHADAP PENDIRIAN ORGANISASI MASYARAKAT

Muhammad Erssa , Abel (2026) KEWENANGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LAMPUNG UTARA TERHADAP PENDIRIAN ORGANISASI MASYARAKAT. FAKULTAS HUKUM , UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (285Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL TANPA LAMPIRAN.pdf Restricted to Hanya staf Download (3021Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI FULL TANPA PEMBAHASAN.pdf Download (2950Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Pendirian organisasi masyarakat telah diakui dan mendapatkan legalitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pendirian organisasi masyarakat telah berkembang dan bertambah begitu masif, terutama di Kabupeten Lampung Utara, terdapat sebanyak 190 organisasi masyarakat yang terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat potensi permasalahan yang timbul karena adanya perbedaan sikap dan pola interaksi antar oragnisasi masyarakat sehingga memerlukan adanya kewenangan dan pengawasan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Utara. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Utara terhadap pendirian organisasi masyarakat? (2) Bagaimanakah pengawasan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Utara terhadap pendirian organisasi masyarakat?. Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian yuridis empiris dan yuridis normatif. Untuk memperoleh data primer, penulis melakukan penelitian di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Utara. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Utara memiliki kewenangan untuk melakukan pendaftaran organisasi masyarakat, pemberdayaan organisasi masyarakat, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi masyarakat, serta pengawasan terhadap organisasi masyarakat. (2) Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Utara adalah pengawasan eksternal sesuai dengan kewenangan yang diberikan berdasarkan ketentuan Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Kata Kunci: Kewenangan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Organisasi Masyarakat The establishment of community organizations has been recognized and legalized under Law Number 17 of 2013 concerning Community Organizations. The establishment of community organizations has grown and increased massively, especially in North Lampung Regency, where there are 190 community organizations registered with the National Unity and Politics Agency. It is possible that problems may arise due to differences in attitudes and patterns of interaction between community organizations, requiring the authority and supervision of the North Lampung Regency National Unity and Politics Agency. The problems in this study are: (1) What is the authority of the North Lampung Regency National Unity and Politics Agency regarding the establishment of community organizations? (2) How does the North Lampung Regency National Unity and Politics Agency supervise the establishment of community organizations? The type of research used is empirical legal and normative legal research. To obtain primary data, the author conducted research at the North Lampung Regency National Unity and Politics Agency. The results of the study show that (1) the North Lampung Regency National Unity and Politics Agency has the authority to register community organizations, empower community organizations, evaluate and mediate disputes between community organizations, and supervise community organizations. (2) The supervision carried out by the North Lampung Regency National Unity and Politics Agency is external supervision in accordance with the authority granted under the provisions of Article 9 Paragraph (2) of the Minister of Home Affairs Regulation Number 56 of 2017 concerning Supervision of Community Organizations within the Ministry of Home Affairs and Local Government. Keywords: Authority, National Unity and Politics Agency, Community Organizations

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 341 Hukum-hukum negara
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	2605151987 Digilib
Date Deposited:	21 May 2026 06:52
Terakhir diubah:	21 May 2026 06:52
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/99621

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir