Muhammad, Zacky Samjaya (2026) GUGATAN GANTI RUGI TERHADAP WANPRESTASI KONTRAK KERJA KONSTRUKSI PROYEK PEKERJAAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2018 DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA (Studi Putusan Nomor17/Pdt.G/2022/PN Kbu Jo. Nomor 27/PDT/2023/PT Tjk). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.
|
File PDF
abstrak.pdf Download (1071Kb) | Preview |
|
|
File PDF
skripsi full.pdf Restricted to Hanya staf Download (1940Kb) | Minta salinan |
||
|
File PDF
skripsi full tanpa pembahasan.pdf Download (1940Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sengketa hukum yang timbul dari hubungan kontraktual antara Penggugat, Penyedia Jasa Konstruksi dengan Tergugat, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara. Tergugat tidak Membayar sesuai waktu yang disepakati dalam kontrak kerja yang dibuat oleh kedua belah pihak dan Tergugat tidak memberikan uang muka sebesar 30% dari Nilai kontrak, sehingga Para Penggugat mengalami kerugian, dan tidak bisa melaksanakan pekerjaan tersebut. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah Bagaimana Hubungan Kontraktual Antara Penggugat dan Tergugat dalam Putusan Nomor 17 /Pdt.G/2022/PN Kbu Jo Nomor 27/PDT/2023/PT Tjk. Dan Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Gugatan Pengugat untuk Sebagian dalam Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Kbu Jo Nomor 27 /PDT/2023/PT TJK. Serta Bagaimana Pelaksanaan Eksekusi Dari Putusan Perkara Nomor 17/Pdt.G/ 2022/PN.Kbu Jo Nomor 27/PDT/2023/PT Tjk. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan wawancara terhadap narasumber. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta studi lapangan kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Kbu jo. Nomor 27/PDT/2023/PT Tjk merupakan hubungan hukum kontraktual yang lahir dari perjanjian kerja pengadaan jasa konstruksi yang sah dan mengikat para pihak. Keabsahan hubungan kontraktual tersebut dibuktikan dengan adanya dokumen kontrak yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen selaku wakil Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara dan Penggugat sebagai penyedia jasa konstruksi. Dalam pelaksanaannya, Tergugat tidak memenuhi kewajiban kontraktual secara tepat waktu, khususnya terkait pembayaran dan pemberian uang muka pekerjaan sebagaimana diperjanjikan, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan menghambat pelaksanaan pekerjaan. Oleh karena itu, perbuatan Tergugat dikualifikasikan sebagai wanprestasi, bukan perbuatan melawan hukum. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan mempertimbangkan keabsahan dan kekuatan mengikat kontrak pengadaan barang/jasa, dan putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang. Namun Pelaksanaan eksekusi putusan menghadapi kendala administratif karena melibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara. Kata Kunci: Hubungan Kontraktual, Pertimbangan Hakim, Wanprestasi, Putusan Nomor17/Pdt.G/2022/PN Kbu Jo Nomor 27/PDT/2023/PT Tjk) This research is motivated by a legal dispute arising from a contractual relationship between the Plaintiff, a construction service provider, and the Defendant, the Regional Government of North Lampung Regency. The Defendant failed to make payments within the timeframe agreed upon in the work contract and did not provide a 30% advance payment of the contract value, resulting in losses suffered by the Plaintiff and the inability to carry out the contracted work. The main issues examined in this research are: (1) the nature of the contractual relationship between the Plaintiff and the Defendant as reflected in Decision Number 17/Pdt.G/2022/PN Kbu jo. Number 27/PDT/2023/PT Tjk; (2) the judges’ legal considerations in partially granting the Plaintiff’s claim; and (3) the implementation of the execution of the court decision. The research method employed is a normative–empirical legal research method using a statutory approach and source interview. The research data were obtained through library research consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials, as well as field research, and were subsequently analyzed qualitatively. The results of the research indicate that the legal relationship between the Plaintiff and the Defendant constitutes a contractual relationship arising from a valid and binding construction services procurement agreement. The validity of this contractual relationship is evidenced by a contract document signed by the Commitment Making Official (PPK) as a representative of the Regional Government of North Lampung Regency and the Plaintiff as the construction service provider. In its implementation, the Defendant failed to fulfill its contractual obligations in a timely manner, particularly with regard to payment and the provision of an advance payment as agreed, thereby causing losses to the Plaintiff and hindering project execution. Accordingly, the Defendant’s conduct is legally classified as default (wanprestasi), rather than an unlawful act. The District Court of Kotabumi partially granted the Plaintiff’s claim by considering the validity and binding force of the procurement contract, and this decision was upheld by the Tanjungkarang High Court. However, the execution of the court decision faces administrative obstacles due to the involvement of the Regional Government of North Lampung Regency. Keywords: Contractual Relationship, Judicial Considerations, Wanprestasi, Decision Number 17/Pdt.G/2022/PN Kbu jo. Number 27/PDT/2023/PT Tjk
| Jenis Karya Akhir: | Skripsi |
|---|---|
| Subyek: | 300 Ilmu sosial 300 Ilmu sosial > 304 Faktor yang mempengaruhi perilaku sosial |
| Program Studi: | FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum |
| Pengguna Deposit: | 2605784202 Digilib |
| Date Deposited: | 26 May 2026 03:05 |
| Terakhir diubah: | 26 May 2026 03:05 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/99689 |
Actions (login required)
![]() |
Lihat Karya Akhir |
