URGENSI PENGATURAN TENTANG TEKNOLOGI FINANSIAL (IUS CONSTITUENDUM) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN

MUHAMMAD RAFI, MUBARAK (2026) URGENSI PENGATURAN TENTANG TEKNOLOGI FINANSIAL (IUS CONSTITUENDUM) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN. Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (16Kb) | Preview
	File PDF TESIS FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (2001Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1826Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pengaturan teknologi finansial (ius constituendum) dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dan perlindungan hukum jika terjadi kerugian bagi konsumen dalam menggunakan jasa teknologi finansial yang belum ada peraturan yang mengatur. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, atau dikenal juga sebagai penelitian teoritis hukum, karena tidak mengkaji implementasi atau pelaksanaan hukum secara langsung. Penelitian hukum normatif bersifat kepustakaan dan menggunakan data sekunder sebagai bahan kajian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan dan mengungkap urgensi pembentukan Undang-Undang tentang Teknologi Finansial dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen di era digital saat ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan peraturan khusus fintech (ius constituendum) sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi konsumen. Pesatnya perkembangan layanan fintech menciptakan transaksi baru yang belum sepenuhnya diatur, sehingga menimbulkan kekosongan hukum dan ketidakpastian. Saat ini, perlindungan hukum bagi konsumen masih mengacu pada ketentuan umum seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, regulasi perbankan, serta dukungan PBI dan POJK sebagai lex specialis dalam aspek teknis dan operasional fintech. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah dan legislator segera merumuskan regulasi khusus fintech untuk mengakomodasi perkembangan teknologi finansial dan menjamin perlindungan hukum bagi konsumen, mencakup perizinan, pengawasan, perlindungan data pribadi, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Kejelasan kewenangan antar lembaga pengawas diperlukan untuk mencegah tumpang tindih regulasi. Kata Kunci: Urgensi, Teknologi Finansial, Ius Constituendum, Perlindungan Hukum, Konsumen. This study aims to analyze the urgency of regulating financial technology (ius constituendum) in providing legal protection for consumers, including legal safeguards when consumers suffer losses while using financial technology services that are not yet governed by specific regulations. This research is a type of normative legal research, also known as theoretical legal research, as it does not examine the direct implementation or enforcement of the law. Normative legal research is library-based and relies on secondary data as its primary source. The objective of this study is to identify and reveal the urgency of enacting a law on Financial Technology to provide legal protection for consumers in the current digital era. The results indicate that establishing specific fintech regulations (Ius constituendum) is crucial for providing comprehensive legal protection for consumers. The rapid development of fintech services has created new forms of transactions that are not yet fully regulated, resulting in legal gaps and uncertainty. Currently, legal protection for consumers still refers to general provisions, such as the Consumer Protection Law, banking regulations, and the support of Bank Indonesia Regulations (PBI) and OJK Regulations (POJK) as lex specialis in regulating the technical and operational aspects of fintech. This study recommends that the government and legislators promptly formulate specific fintech regulations to accommodate the development of financial technology and ensure legal protection for consumers, including licensing, supervision, data privacy protection, and dispute resolution mechanisms. Clear delineation of authority among supervisory institutions is also necessary to prevent regulatory overlap. Keywords: Urgency, Financial Technology, Ius Constituendum, Legal Protection, Consumers.

Jenis Karya Akhir:	Tesis (Masters)
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S2-Magister Hukum
Pengguna Deposit:	2605319214 Digilib
Date Deposited:	05 Jun 2026 02:59
Terakhir diubah:	05 Jun 2026 02:59
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/99889

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir