IMPLEMENTASI PROGRAM SEKOLAH RAKYAT DI PROVINSI LAMPUNG MELALUI PENDEKATAN STREET-LEVEL BUREAUCRACY

Alya, Septiani (2026) IMPLEMENTASI PROGRAM SEKOLAH RAKYAT DI PROVINSI LAMPUNG MELALUI PENDEKATAN STREET-LEVEL BUREAUCRACY. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (202Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (4Mb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (4Mb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Penelitian ini menganalisis implementasi Program Sekolah Rakyat di Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 32 Lampung Selatan, sebuah kebijakan afirmatif berbasis asrama (boarding school) yang dirancang pemerintah untuk memutus mata rantai kemiskinan ekstrem. Masalah utama penelitian berakar pada adanya kesenjangan (implementation gap) ketika regulasi kaku terpusat dihadapkan pada kerentanan psikososial siswa kelompok prasejahtera di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur bersama kepala sekolah, dewan guru, dan wali asrama selaku aktor pelaksana, serta diperkuat oleh observasi langsung dan studi dokumentasi. Pisau analisis utama yang digunakan dalam riset ini adalah teori Street-Level Bureaucracy dari Michael Lipsky yang disintesiskan dengan konsep Total Institution dari Erving Goffman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SRMA 32 Lampung Selatan secara sosiologis beroperasi sebagai institusi total yang menerapkan kontrol perilaku, ruang, dan waktu yang sangat ketat (batch living). Kondisi yang rigid ini memicu hambatan psikososial berupa homesick akut dan resistensi informal (underlife) pada diri siswa pada fase awal operasional. Guna mengamankan target kinerja dan menjaga stabilitas lingkungan, birokrat garis depan (street-level bureaucrats) secara aktif menggunakan otonomi relatif mereka untuk menerapkan diskresi adaptif, seperti modifikasi pembatasan gawai, fleksibilitas jadwal kunjungan orang tua, serta optimalisasi peran Wali Asrama yang melampaui fungsi pengawasan formal menjadi pendamping emosional siswa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi Program Sekolah Rakyat sangat ditentukan oleh kapasitas aktor tapak dalam menegosiasikan aturan top-down dengan realitas kemanusiaan klien guna menjembatani dinamika policy on paper menjadi policy in practice. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Program Sekolah Rakyat, Birokrasi Tingkat Jalanan, Diskresi Adaptif, Institusi Total. This study analyzes the implementation of the People's School Program (Program Sekolah Rakyat) at SRMA 32 South Lampung, an affirmative boarding-school policy designed by the government to eradicate extreme poverty. The primary issue stems from an implementation gap when rigid centralized regulations confront the psychosocial vulnerabilities of underprivileged students on the ground. This study utilizes a qualitative approach with a descriptive single-case study design. Data were gathered through semi-structured interviews with the school principal, teaching staff, and dormitory wardens as implementation actors, further strengthened by direct observation and document analysis. The primary analytical framework uses Michael Lipsky’s Street-Level Bureaucracy theory synthesized with Erving Goffman’s Total Institution concept. The results indicate that SRMA 32 South Lampung sociologically operates as a total institution, enforcing strict behavioral, spatial, and time controls (batch living). This rigid environment triggers psychosocial shocks such as acute homesickness and informal resistance (underlife) among students during the early operational phase. To secure performance targets and maintain operational stability, front-line bureaucrats actively exercise their relative autonomy through adaptive discretion, including modifying gadget restrictions, adjusting flexible parental visit schedules, and optimizing the role of Dormitory Wardens to extend beyond formal oversight into personal and emotional guidance. This study concludes that the successful implementation of the People's School Program heavily relies on the capacity of street-level actors to negotiate topdown regulations with the grassroots realities of their clients, bridging the dynamic between policy on paper and policy in practice. Keywords: Policy Implementation, People's School Program, Street-Level Bureaucracy, Adaptive Discretion, Total Institution.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial 300 Ilmu sosial > 320 Ilmu politik (politik dan pemerintahan) 300 Ilmu sosial > 350 Administrasi publik dan ilmu militer
Program Studi:	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP) > Prodi S1-Ilmu Administrasi Negara
Pengguna Deposit:	S.A.N Septiani Alya
Date Deposited:	05 Jun 2026 03:30
Terakhir diubah:	05 Jun 2026 03:30
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/99912

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir