0852011075, DIRA OKTRIA ALMEGA (2012) PERAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI LAMPUNG DALAM PENETAPAN DAN PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) Oleh. Digital Library.
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (8kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I.pdf Download (28kB) | Preview |
|
|
Text
BAB II.pdf Download (53kB) | Preview |
|
|
Text
BAB III.pdf Download (20kB) | Preview |
|
![[img]](http://digilib.unila.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (69kB) |
|
|
Text
BAB V.pdf Download (41kB) | Preview |
|
|
Text
COVER skripsi.pdf Download (48kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR ISI.pdf Download (9kB) | Preview |
|
|
Text
Halaman Pengesahan.pdf Download (6kB) | Preview |
|
|
Text
motto.pdf Download (24kB) | Preview |
|
|
Text
PERSEMBAHAn.pdf Download (48kB) | Preview |
|
|
Text
persetujuandira.pdf Download (13kB) | Preview |
|
|
Text
RIWAYAT HIDUP.pdf Download (14kB) | Preview |
|
|
Text
SANWACANA.pdf Download (16kB) | Preview |
Abstract
Abstrak Dalam perkembangan ekonomi, dibidang industri yang selalu dibicarakan adalah upah. Sebab upah merupakan titik temu antara dua kepentingan dalam hubungan industrial ( pekerja dan pengusaha ). Dalam Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah atau akan dilakukan. Masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana peran dinas tenaga kerja dan transmigrasi provinsi lampung dalam penetapan dan pengawasan atas pelaksanaan upah minimum provinsi ? (2) Apa sajakah faktor penghambat yang dihadapi dinas tenaga kerja dan transmigrasi provinsi lampung dalam penetapan dan pengawasan atas pelaksanaan upah minimum provinsi ? Hasil penelitian yang didapat Peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung dalam Penetapan Upah Minimum Provinsi adalah : (1) Sebagai koordinator dalam penetapan upah minimum provinsi. (2) Bersama dengan dewan pengupahan provinsi mengusulkan besaran upah minimum provinsi kepada Gubernur. (3) Sebagai mediator dalam pengkajian upah minimum provinsi. (4) Sebagai dinamisator dalam pengkajian upah minimum provinsi. (5) Melakukan sosialisasi dalam pelaksanaan upah minimum provinsi. Peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung dalam pengawasan atas pelaksanaan Upah Minimum Provinsi : (1) Sebagai koordinator dalam pengawasan upah minimum provinsi (2) Sebagai wakil pemerintah dalam mengawasi upah minimum rovinsi yang dilaksanakan perusahaan. Faktor penghambat yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung dalam penetapan dan pengawasan atas pelaksanaan upah minimum provinsi : (1) Rendahnya daya tawar pekerja dalam rapat dewan pengupahan provinsi.(2) Adanya perbedaan kepentingan antara pekerja dan pengusaha. (3) Kurangnya pegawai pengawas ketenagakerjaan yang salah satu tugasnya mengawasi pelaksanaan upah minimum provinsi. (4) Tidak adanya peraturan Perundang – undangan yang mengharuskan upah minimum provinsi sama dengan kebutuhan hidup layak.
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Subjects: | A General Works = Karya Karya Umum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1 |
| Depositing User: | IC-STAR . 2015 |
| Date Deposited: | 21 May 2015 08:45 |
| Last Modified: | 21 May 2015 08:45 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/9994 |
Actions (login required)
 |
View Item |