0852011075, DIRA OKTRIA ALMEGA (2012) PERAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI LAMPUNG DALAM PENETAPAN DAN PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) Oleh. Digital Library.
|
File PDF
ABSTRAK.pdf Download (8Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB I.pdf Download (27Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB II.pdf Download (52Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB III.pdf Download (20Kb) | Preview |
|
![[img]](http://digilib.unila.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
File PDF
BAB IV.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (67Kb) |
|
|
File PDF
BAB V.pdf Download (40Kb) | Preview |
|
|
File PDF
COVER skripsi.pdf Download (46Kb) | Preview |
|
|
File PDF
DAFTAR ISI.pdf Download (8Kb) | Preview |
|
|
File PDF
Halaman Pengesahan.pdf Download (6Kb) | Preview |
|
|
File PDF
motto.pdf Download (24Kb) | Preview |
|
|
File PDF
PERSEMBAHAn.pdf Download (47Kb) | Preview |
|
|
File PDF
persetujuandira.pdf Download (13Kb) | Preview |
|
|
File PDF
RIWAYAT HIDUP.pdf Download (13Kb) | Preview |
|
|
File PDF
SANWACANA.pdf Download (15Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
Abstrak Dalam perkembangan ekonomi, dibidang industri yang selalu dibicarakan adalah upah. Sebab upah merupakan titik temu antara dua kepentingan dalam hubungan industrial ( pekerja dan pengusaha ). Dalam Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah atau akan dilakukan. Masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana peran dinas tenaga kerja dan transmigrasi provinsi lampung dalam penetapan dan pengawasan atas pelaksanaan upah minimum provinsi ? (2) Apa sajakah faktor penghambat yang dihadapi dinas tenaga kerja dan transmigrasi provinsi lampung dalam penetapan dan pengawasan atas pelaksanaan upah minimum provinsi ? Hasil penelitian yang didapat Peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung dalam Penetapan Upah Minimum Provinsi adalah : (1) Sebagai koordinator dalam penetapan upah minimum provinsi. (2) Bersama dengan dewan pengupahan provinsi mengusulkan besaran upah minimum provinsi kepada Gubernur. (3) Sebagai mediator dalam pengkajian upah minimum provinsi. (4) Sebagai dinamisator dalam pengkajian upah minimum provinsi. (5) Melakukan sosialisasi dalam pelaksanaan upah minimum provinsi. Peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung dalam pengawasan atas pelaksanaan Upah Minimum Provinsi : (1) Sebagai koordinator dalam pengawasan upah minimum provinsi (2) Sebagai wakil pemerintah dalam mengawasi upah minimum rovinsi yang dilaksanakan perusahaan. Faktor penghambat yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung dalam penetapan dan pengawasan atas pelaksanaan upah minimum provinsi : (1) Rendahnya daya tawar pekerja dalam rapat dewan pengupahan provinsi.(2) Adanya perbedaan kepentingan antara pekerja dan pengusaha. (3) Kurangnya pegawai pengawas ketenagakerjaan yang salah satu tugasnya mengawasi pelaksanaan upah minimum provinsi. (4) Tidak adanya peraturan Perundang – undangan yang mengharuskan upah minimum provinsi sama dengan kebutuhan hidup layak.
| Jenis Karya Akhir: | Artikel |
|---|---|
| Subyek: | |
| Program Studi: | Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1 |
| Pengguna Deposit: | IC-STAR . 2015 |
| Date Deposited: | 21 May 2015 08:45 |
| Terakhir diubah: | 21 May 2015 08:45 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/9994 |
Actions (login required)
 |
Lihat Karya Akhir |
