%0 Journal Article
%A 0852011169, QUEEN PRISTI NS
%D 2012
%F eprints:10011
%J Digital Library
%T PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN DISIPLIN  PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
%U http://digilib.unila.ac.id/10011/
%X Abstrak      Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Negeri  Sipil yang melanggar ketentuan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil baik yang  dilakukan  di  dalam  maupun  di  luar  jam  kerja.  Hukuman  disiplin  dijatuhkan  kepada Pegawai Negeri Sipil karena melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53  Tahun  2010  tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil   yang didalamnya  memuat  sanksi  yang tegas dan Pegawai Negeri Sipil sebagai aparat pemerintah dan abdi  masyarakat  diharapkan  selalu  siap  sedia  menjalankan  tugas  yang  telah  menjadi  tanggung jawabnya dengan baik. Penelitian ini dibuat karena terdapat kejanggalan  terhadap  pelaksanaan pelanggaran kedisiplinan  Pegawai  Negeri  Sipil  di  lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, dimana tidak semua  jenis pelanggaran  yang di selesaikan secara proses hukum. Sehingga, ditemukan  fakta  dilapangan  bahwa fakta  yang  terjadi  jumlah  pelanggaran  disiplin  pegawai  negeri sipil dari tahun 2010 hingga tahun 2011 berjumlah 511 orang, namun pada  kenyataanya  berdasarkan  data  yang  diperoleh, Pegawai  Negeri  Sipil yang  melakukan pelanggaran disiplin, yang telah di jatuhkan sanksi hukuman disiplin  di  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Lampung  Selatan  selama  tahun  2010-2011  hanya berjumlah 20 orang dengan tingkat dan jenis hukuman yang berbeda..  Masalah  yang  diteliti  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana penegakan  hukum  terhadap  pelanggaran disiplin Pegawai  Negeri  Sipil di  lingkungan Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Lampung  Selatan  serta  faktor  apakah  yang  menjadi  penghambat di dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  di  Lingkungan Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Lampung  Selatan  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  normatif  empiris.  Pendekatan  masalah  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif terapan, untuk itu data  yang dibutuhkan berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data  dilakukan dengan cara studi pustaka, dan studi lapangan/ wawancara. Pengolahan  data umumnya dilakukan dengan cara seleksi data, pemeriksaan data, klasifikasi  data,   dan penyusunan data.  Analisis  data  dilakukan  secara kualitatif  dan  kuantitatif.  Penegakan hukum pelanggaran disiplin Pegawai Negri Sipil di Pemerintah Daerah  Kabupaten Lampung Selatan dilakukan secara preventif (pengawasan ) dan juga  represif (  penanggulangan  ) .  Penegakan  kedisiplinan  dilakukan  pengawasan  langsung  dari  atasan  .  Namun  pengawasan  dan  penegakan  hukumnya belum  berjalan secara optimal . Hal ini dapat dilihat dari tidak tegasnya pemimpin dalam  menerapkan Peraturan Pemerintah 53 tahun 2011 tentang Disiplin Pegawai Negri  Sipil. Sedangkan faktor penghambatnya  adalah: Sumber  Daya  Manusia  (SDM),  sarana dan prasarana, anggaran atau biaya, waktu dan kriteria pelanggaran disiplin  Pegawai Negeri Sipil.