@article{eprints10014,
           month = {Pebruari},
           title = {ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK POLRI DAN UPAYA
HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERPIDANA DALAM HAL
TERJADINYA SALAH TANGKAP ATAU ERROR IN PERSONA},
          author = {Selvi 0852011205},
            year = {2012},
         journal = {Digital Library},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/10014/},
        abstract = {Abstrak


Proses  penangkapan  yang  dilakukan  penyidik  Polri  terhadap  tersangka  yang
diduga  kuat  telah  melakukan  suatu  tindak  pidana  bisa  jadi  mengalami  suatu
kekeliruan  atau  kesalahan-kesalahan  yang  bersumber  pada human  error yaitu
kesalahan  penyidiknya  dalam  praktek  di  lapangan.  Kesalahan  dalam  proses
penangkapan  mempunyai  konsekuensi  yang  cukup  besar  karena  kekeliruan
tersebut  bila  tidak  segera  diperbaiki  akan  terus  berlanjut  pada  tahap-tahap
selanjutnya. Konsekuensi hukum dalam kasus salah tangkap tersebut seharusnya
tidak  hanya  bagi  pihak  korban  yang  menjadi  korban  salah  tangkap  saja  namum
seharusnya demi memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang semestinya juga
menjadi tanggung jawab dari penyidik. Bagaimana pertanggungjawaban penyidik
polri  kepada  terpidana  dalam  hal  salah  tangkap  atau error  in  persona yang
dilakukannya dan bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh terpidana dalam
hal terjadinya salah tangkap atau error in persona yang dilakukan oleh penyidik
polri.
Penelitian  dilakukan  dengan  menggunakan  pendekatan  secara  yuridis normatif
dan pendekatan  yuridis empiris. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian
ini adalah  data  primer  yang  diperoleh  dari  studi  lapangan  dengan  melakukan
wawancara terhadap penyidik Polda Lampung, Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung
Karang dan  Dosen bagian  pidana Fakultas  Hukum  Universitas  Lampung.  Data
sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian diolah
dengan cara memeriksa dan mengkoreksi data, setelah data diolah yang kemudian
dianalisis  secara analisis kualitatif guna  mendapatkan  suatu  kesimpulan  yang
memaparkan kenyataan-kenyataan yang diperoleh dari penelitian.
Berdasarkan penelitian  dan  pembahasan maka  dapat disimpulkan  bahwa
Pertanggungjawaban  penyidik  polri  kepada  terpidana  dalam  hal  salah  tangkap
atau error  in  persona yang  dilakukannya Pertanggungjawaban  penyidik  Polri
secara individu  atau  perorangan  dengan  memberikan  jalan  untuk  mengajukan
praperadilan  ke  Pengadilan  agar  dapat  mengetahui  dimanakah  letak  kekeliruan
penerapan  salah  tangkap  tersebut. Memberikan  ganti  kerugian  berupa  uang  atau
lainnya  sesuai  ketentuan  dalam  Pasal 95  Ayat  (1)  KUHAP. Penyidik
berkewajiban untuk  menyatakan  penyesalan  atau  meminta  maaf  secara  terbatas
ataupun secara terbuka. Penyidik (pelanggar) dalam hal terjadi error in persona
dapat  diberikan  sanksi  berupa sanksi  administratif  seperti tour  of  duty, sanksi
pemberhentian  dengan  hormat,  atau  sanksi  pemberhentian  dengan  tidak  hormat.
Upaya hukum yang dilakukan oleh terpidana dalam hal terjadinya salah tangkap
atau error in persona yang dilakukan oleh penyidik polri antara lain Upaya pra
peradilan, Upaya hukum  banding  dan  kasasi, Upaya  hukum  luar  biasa  berupa
peninjauan kembali, Permohonan ganti kerugian dan rehabilitasi.
Adapun  saran  yang  diberikan  penulis  yaitu agar  kepolsian  lebih  teliti  sehingga
hasil dalam penyelidikan lebih matang jadi dapat meminimalisir terjadinya error
in  persona,  selain  itu Penyidik harus lebih  berhati-hati dalam  penyelidikan  dan
mencari  data.  Agar  mencegah  dan  menanggulangi  terjadinya error  in  persona
maka  upaya  Ditreskrimum  memberikan  bimbingan  secara  teknik  pada  tingkat
Polda  dan  Polres  secara  langsung  ataupun  secara  tertulis  dengan  menggunakan
telegram atau juklak. Mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh seorang
terpidana  yang ternyata  merupakan korban terjadinya error in persona,  maka ia
dapat  mengajukan  upaya hukum berupa  upaya  pra  peradilan,  upaya  hukum
banding  dan  kasasi,  upaya  hukum luar  biasa  berupa  peninjauan  kembali,
permohonan ganti kerugian dan rehabilitasi. Dalam praktek dilapangan sebaiknya
terpidana tidak dipersulit dalam mengajukan upaya hukum tersebut.}
}