The repository administrator has not yet configured an RDF license.
KAJIAN HUKUM PIDANA DAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA DI INDONESIA
Abstrak Tindak pidana penodaan agama yang dilakukan oleh sekelompok orang di Indonesia menjadi problema dalam kehidupan umat beragama di Indonesia. Dasar hukum yang digunakan dalam upaya penindakan tindak pidana penodaan agama di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS/1965 tentang Penodaan Agama. Tindak pidana penodaan agama merupakan suatu permasalahan serius yang harus segera ditanggulangi oleh pemerintah. Dalam menyikapi dan menindaklanjuti permasalahan mengenai penodaan agama harus dilakukan oleh semua pihak baik dari pemerintah maupun masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah faktor-faktor kriminologis penyebab terjadinya tindak pidana penodaan agama di Indonesia dan bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana penodaan agama di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan melakukan wawancara terhadap penyidik Kepolisian Polresta Bandar Lampung, Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan Tokoh Agama dari Pondok Pesantren. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian diolah yang kemudian dianalisis secara analisis kualitatif. Berdasarkan penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa faktorfaktor kriminologis penyebab terjadinya tindak pidana penodaan agama di Indonesia meliputi faktor intern dan ekstern. Faktor intern berasal dari individu masing-masing perseorangan dalam hal pemahaman yang berbeda tentang keagamaan sedangkan faktor ekstern berasal dari lingkungan sosial. Fakta demikian menunjukkan bahwa faktor intern dan ekstern memiliki pengaruh besar terhadap kriminologis penyebab terjadinya tindak pidana penodaan agama, jika dikaitkan dengan aspek kriminologis maka akan didapatkan kesesuaian dan kesimpulan bahwa faktor-faktor kriminologis penyebab terjadinya tindak pidana penodaan agama di Indonesia antara lain: pemahaman yang berbeda tentang keagamaan, tingkat pendidikan yang rendah tentang keagamaan, lingkungan keluarga yang membina tentang keagamaan, toleransi antar umat agama, faktor psikologi atau kejiwaan seseorang, usia dan intelegensia, faktor pendidikan dan sekolah, faktor pergaulan dan sosial masyarakat. Upaya penanggulangan tindak pidana penodaan agama di Indonesia yakni melalui pendekatan non-penal dan penal. Selain itu dalam menghadapi kriminologi penanggulangan tindak pidana penodaan agama maka pemerintah bersama penegak hukum dapat mengambil dua sikap atau cara yaitu sikap/cara yang bersifat preventif, seperti memberikan pengawasan dan perlindungan terhadap pemeluk agama dan sikap/cara yang bersifat represif, yaitu pihak pemerintah bersama penegak hukum ikut serta secara aktif dalam kegiatan sosial yang bertujuan untuk menanggulangi masalah tindak pidana penodaan agama. Adapun saran yang diberikan penulis adalah masyarakat diharapkan lebih meningkatkan pemahaman tentang keagamaan sesuai ajaran yang sesungguhnya dengan baik dan benar dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak dapat terpengaruh dengan berbagai aliran kepercayaan yang mengarah pada suatu tindak pidana penodaan agama di Indonesia. Pemerintah diharapkan agar membuat suatu aturan baru mengenai tindak pidana penodaan agama dengan sanksi yang lebih tegas sebagai pembaharuan hukum pidana nasional dan agar dapat memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana penodaan agama. Abstract The offenses of blasphemy committed by a group of people in Indonesia to be problematic in religious life in Indonesia. The legal basis used in the attempt offense of blasphemy prosecution in Indonesia is the Book of Criminal Law (Penal Code), as well as the Presidential Determination No. 1/PNPS/1965 on Defamation of Religion. Criminal offense of blasphemy is a serious problem that must be addressed by the government. In addressing the issues and follow up on defamation of religion should be done by all parties, both from government and society. Problems in this study is whether these factors cause kriminologis criminal defamation of religion in Indonesia and how the response to the crime of blasphemy in Indonesia. The study was conducted by using a normative juridical approach and empirical juridical approach. The sources and types of data in this study is the primary data obtained from field studies with an interview of police investigation Police Bandar Lampung, Bandar Lampung District Attorney Attorney, District Court Judge Tanjung Karang, Lampung University Faculty of Law, and Religious Leaders of Boarding Schools . Secondary data obtained from the literature study. The data obtained are then processed and analyzed in qualitative analysis. Based on the research and discussion it can be concluded that these factors cause kriminologis crime of blasphemy in Indonesia include internal and external factors. Internal factors derived from each individual in terms of individual different understandings of religion, while external factors derived from the social environment. This fact shows that the internal and external factors have a major influence on kriminologis causes of crime of blasphemy, if it is associated with aspects of the suitability kriminologis it will get and the conclusion that factors kriminologis cause of the crime of blasphemy in Indonesia include: understanding the different about the religious, the low level of religious education, family environment fostering of religious tolerance among people of faith, a psychological or psychiatric one, age and intelligence, education and school factors, community factors and social interaction. Efforts to control crime of blasphemy in Indonesia namely through a non-penal and penal. In addition the response in the face of criminology criminal defamation of religion, the government with law enforcement can take two attitudes or the way the attitude / way of preventive, such as providing supervision and protection of religious and attitudes / repressive ways, namely the government and enforcement law to participate actively in social activities that aim to tackle the crime of blasphemy. The advice given author is expected to further increase public understanding of religion in accordance with the teachings of the true good and true in public life so as not to be affected by various belief that lead to a criminal offense of blasphemy in Indonesia. The government is expected to make a new rule regarding the crime of blasphemy with tougher sanctions as a renewal of national criminal law and in order to provide a deterrent effect on criminal defamation of religion
KAJIAN HUKUM PIDANA DAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA DI INDONESIA (File PDF)
KAJIAN HUKUM PIDANA DAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA DI INDONESIA (Other)
HTML Summary of #10028 KAJIAN HUKUM PIDANA DAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA DI INDONESIA