%0 Generic
%A 0642011317, Retno Dwi Astrini
%D 2012
%F eprints:10029
%T ANALISIS PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK YANG  MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  (Studi Perkara Nomor 892/Pid.SUS (A)/2011/ PN.TK)
%U http://digilib.unila.ac.id/10029/
%X Abstrak      Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh anak masih terjadi  di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung  Karang, hal itu dapat dilihat dari  Perkara  Pengadilan  Negeri  Tanjung  Karang  Nomor 892/Pid.SUS  (A)/2011/  PN.TK.  Dalam  kasus  tersebut,  terdakwa Vio  Del  Rio  Bin  Robert yang  masih  berusia  13  tahun dinyatakan  telah  dengan sengaja tanpa  hak  menyalahgunakan  Narkotika  bagi  diri  sendiri sebagaimana  diatur  dalam ketentuan Pasal 127  Ayat  (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijatuhi  vonis  oleh  majelis  hakim  selama  6 (enam)  bulan  pidana  penjara. Hakim  mempunyai kebebasan yang tidak boleh diintervensi, namun persoalan mengenai  pemberian pidana  tersebut  telah  tepat atau  belum,  sehingga  telah  memenuhi  tujuan pemidanaan dan memenuhi rasa keadilan bagi pelaku dan masyarakat tentu  saja  menimbulkan  gejolak  di  masyarakat. Permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah bagaimanakah penjatuhan sanksi  pidana terhadap anak  yang  melakukan  tindak  pidana penyalahgunaan  Narkotika dan apakah yang  menjadi  dasar  pertimbangan  hakim dalam memberikan  sanksi  pidana terhadap anak  yang  melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.  Penelitian  dilakukan  dengan  menggunakan  pendekatan  secara  yuridis normatif  dan pendekatan  yuridis empiris. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian  ini adalah  data  primer  yang  diperoleh  dari  studi  lapangan  dengan  melakukan  wawancara  terhadap Jaksa  Kejaksaan  Negeri Bandar  Lampung,  Hakim  Pengadilan  Negeri Tanjung  Karang, dan  Dosen bagian  pidana Fakultas  Hukum  Universitas Lampung. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data yang  diperoleh  kemudian  diolah,  setelah  data  diolah yang  kemudian  dianalisis  secara  analisis kualitatif guna mendapatkan suatu kesimpulan.  Berdasarkan hasil penelitian  dan  pembahasan maka  dapat disimpulkan  bahwa  penjatuhan sanksi  pidana terhadap anak  yang melakukan  tindak  pidana  penyalahgunaan Narkotika adalah berpedoman pada Undang-Undang dan unsurunsur  yang  terpenuhi  atas perbuatan  yang  dilakukan serta  bertolak  dari  keadaan  pribadi terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta  yang terungkap dipersidangan dan  alat bukti yang cukup, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini  berdasarkan  keyakinan  dengan  alat  bukti yang cukup, terdakwa telah memenuhi rumusan Pasal 127 Ayat (1) huruf a  Undang-Undang  RI  Nomor  35  Tahun 2009  tentang  Narkotika dan  diberikan  sanksi pidana selama selama 6 (enam) bulan pidana penjara, lebih rendah dengan  tuntutan  Jaksa  yang  dalam  tuntutannya  menuntut  terdakwa  selama  8  (delapan)  bulan  pidana  penjara. Bahwa  sebagai  kesimpulan, secara  normatif penjatuhan  pidana tersebut kurang  tepat  karena  melihat keadaan  pelaku  yang  masih  anakanak yakni berusia 13 tahun maka hal ini tentunya mensyaratkan mengenai bentuk  rehabilitasi dan  pembinaan  khusus terhadap terdakwa untuk  menghindari  pengaruh  negatif  terhadap  anak  dalam  lingkungan  penjara,  tetapi  secara  komperhensif  penjatuhan  hukuman  pidana  penjara  dinilai  Hakim  sudah  sesuai  dengan tujuan pemidanaan. Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi  pidana  terhadap anak  yang  melakukan  tindak  pidana penyalahgunaan  Narkotika  dalam Perkara  Nomor 892/Pid.SUS  (A)/2011/ PN.TK adalah  dakwaan  jaksa,  tujuan  pemidanaan,  hal-hal  yang  meringankan  dan  memberatkan,  majelis  hakim  cenderung  tidak  menjatuhkan  pidana  maksimum,  harapan  pelaku  tidak  mengulangi  perbuatannya,  motif  tindak  pidana,  sikap  pelaku  setelah  melakukan  tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, akibat yang ditimbulkan, serta aplikasi  teori-teori  yang  berkaitan  dengan  dasar  pertimbangan  hakim  dalam  memutus  perkara  dalam  sidang  pengadilan  yakni  kepastian  hukum,  kemanfaatan  dan  keadilan  hukum.  Hakim  juga  sepenuhnya  memperhatikan  ketentuan  Pasal  5  Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Pasal 182 Ayat (6), Pasal 183, Pasal  184 KUHAP.  Adapun saran penulis yaitu hakim dalam memberikan pertimbangan, harus lebih  mempertimbangkan keadaan pelaku yang masih anak-anak maka hal ini tentunya  mensyaratkan  mengenai  bentuk  rehabilitasi dan  pembinaan  khusus terhadap  pelaku untuk dapat mengembangkan kontrol diri dan untuk menghindari pengaruh  negatif  terhadap  anak  yakni stigma  mental dan  perilaku  yang  tertekan  dalam  lingkungan penjara.