The repository administrator has not yet configured an RDF license.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA MILITER DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KESUSILAAN (STUDI PUTUSAN NOMOR : 215-K/PM II-08/AD/VIII/2010)
Abstrak Perbuatan zina yang dilakukan atas dasar suka sama suka dan tanpa ikatan perkawinan yang di lakukan BN, seorang anggota militer bersama DS, seorang warga sipil, dan dilakukan di dalam kamar. Bahwa pada umumnya perbuatan tersebut, yang dalam aturan pidana umum, bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Tetapi, di dalam putusannya, majelis hakim Peradilan Militer nomor: 215-K/PM II-08/AD/VIII/2010 di Jakarta. Bahwa perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis ingin mengetahui dan mencari kejelasan mengenai hal-hal yang menjadi permasalahan penelitian ini. Permasalahan tersebut diantaranya: 1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana anggota militer dalam perkara tindak pidana kesusilaan (studi putusan nomor: 215-K/PM II-08/AD/VIII/2010)?. 2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim Peradilan Militer dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anggota militer dalam perkara tindak pidana kesusilaan (studi putusan nomor: 215-K/PM II-08/AD/VIII/2010). Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data adalah data primer yang menggunakan metode wawancara dan data sekunder di peroleh dari hasil kepustakaan, responden dan penelitian di lakukan pada wilayah hukum Peradilan Militer II-08, Jakarta Utara, dengan sample satu orang hakim, dan satu orang panitera Peradilan Militer II-08, Jakarta Utara., serta dua orang dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung. Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang dilakukan, dan hasil yang didapatkan adalah: Pertanggungjawaban tindak pidana kesusilaan sesuai surat putusan peradilan militer nomor: 215-K/PM II-08/AD/VIII/2010. Dimana perbuatan tersebut telah Muhammad iqbal melawan hukum, dari rumusan dalam Pasal 281 ke 1 KUHP. Dimana pelaku adalah BN seorang anggota militer, yang dengan sengaja melakukan tindak pidana kesusilaan. Bahwa dalam pelaku mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut, pelaku sanggup mempertanggungjawabkannya dan tidak ada alasan penghapus pidana untuk pelaku BN. Sehingga hakim dalam putusannya yang sesuai dengan Pasal 281 ke 1, menjatuhkan sanksi 3 bulan penjara terhadap pelaku BN. Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan selain melihat syarat-syarat formil, hakim juga memiliki kewenangan diluar syarat-syarat formil dalam memberi putusannya. bahwa keyakinan hakim dapat menentukan seorang hakim dalam menjatuhkan putusan dalam persidangan. keyakinan yang nyata dan logis, diterima oleh akal pikiran yang sehat (Conviction In Raisone). Berdasarkan penjabaran tersebut dapat penulis memberi saran agar dalam setiap penegakan hukum, aparat hukum tetap menjunjung suatu kepastian hukum. tugas pengawas (Komisi Yudisial), untuk benar-benar mengawasi hakim dalam mengambil keputusan. Maka, diperlukan anggota-angota yang kredibel dalam fungsi pengawasan untuk memperketat pengawasan terhadap hakim atau untuk profesi hakim itu sendiri.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA MILITER DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KESUSILAAN (STUDI PUTUSAN NOMOR : 215-K/PM II-08/AD/VIII/2010) (File PDF)
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA MILITER DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KESUSILAAN (STUDI PUTUSAN NOMOR : 215-K/PM II-08/AD/VIII/2010) (Other)
HTML Summary of #10044 PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA MILITER DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KESUSILAAN (STUDI PUTUSAN NOMOR : 215-K/PM II-08/AD/VIII/2010)