@mastersthesis{eprints10067,
           month = {April},
           title = {Interaksi Aktor dalam Perumusan Kebijakan                         Pemekaran Kampung di Kabupaten Tulang Bawang 
Barat Tahun 2012-2013
},
          school = {UNIVERSITAS LAMPUNG},
          author = {1326021011 ISMAIL NAHRI ALFAJRI },
            year = {2015},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/10067/},
        abstract = {ABSTRAK

Desentralisasi yang diterapkan di Indonesia telah membawa konsekuensi munculnya aspirasi pembentukan wilayah otonom melalui pemekaran, termasuk di dalamnya pemekaran kampung. Demikian halnya pemekaran 14 kampung di Kabupaten Tulang Bawang Barat yang dilaksanakan tahun 2012-2013 dalam kerangka penataan kampung dan kecamatan. 
Penelitian ini bertujuan menganalisis aktor yang terlibat dalam pemekaran 14 kampung di Kabupaten Tulang Bawang Barat, bentuk interaksi para aktor tersebut dan apa kepentingan mereka terhadap perumusan kebijakan pemekaran kampung. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan interview, observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data atau penyederhanaan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prakarsa pemekaran kampung di Kabupaten Tulang Bawang Barat lebih didominasi oleh elit tingkat kampung yang berkeinginan untuk berkuasa di tingkat kampung maupun elit kabupaten yang memiliki program penataan wilayah. Perspektif kepentingan aktor menunjukan bahwa Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat mentargetkan untuk membentuk 100 kampung dan 10 kecamatan. Namun baik eksekutif maupun legislatif sama-sama memiliki kepentingan untuk mengakomodasi keinginan konstituen yang menginginkan pemekaran kampung. 
Interaksi antar aktor menunjukkan terjadinya proses asosiatif, yaitu bentuk kerjasama dan persetujuan. Proses assosiatif ini terbentuk melalui cara kooptif oleh pemerintah daerah dengan membangun koalisi melalui satuan kerja dengan komisi dan fraksi yang mengarah pada terjadinya akomodasi oleh Pansus di DPRD. 
Nilai-nilai politis dan ekonomi sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pemekaran. Pemekaran kampung merupakan kepentingan elit baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat kampung yang memiliki kekuatan politis yang potensial sehingga dalam proses perumusan kebijakan pemekaran kampung terjadi keberpihakan terhadap kepentingan elit, karena keberpihakan itu merupakan ?investasi politik? maupun ?modal legitimasi? bagi aktor kebijakan. 


Kata kunci : Pemekaran Kampung, Interaksi Aktor Kebijakan, Perumusan Kebijakan

}
}