@misc{eprints10144,
           month = {April},
           title = {BIROKRASI BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU PROVINSI LAMPUNG DALAM MENJARING
INVESTOR DALAM NEGERI},
          author = {1016021093 Riskia Gustina},
         address = {Universitas Lampung},
       publisher = {Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik},
            year = {2015},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/10144/},
        abstract = {ABSTRACT
THE BUREAUCRACY OF REGIONAL INVESTEMENT BOARD AND
INTEGRATED LICENSING SERVICES OF LAMPUNG PROVINCE IN
ATTRACTING DOMESTIC INVESTORS
By
RISKA GUSTIANI
Regional Investment Board and Integrated Licensing Service of Lampung
Province was formed to facilitate the investors who want to do investment in
Lampung Province. According to the board's declaration, this board is expected to
create a licensing service that is easy, fast, transparent, and accountable. But in
fact, Regional Investment Board and Integrated Licensing Service of Lampung
Province cannot optimally facilitate the investors therefore there is still reluctant
feeling from the investors to do investment in Lampung Province.
Based on the problem, the purpose of this research is to know how the
bureaucracy of Regional Investment Board and Integrated Licensing Services of
Lampung Province in attracting domestic investors. This research used descriptive
qualitative method. The focus in this research was taken from ideal bureaucracy
theory by Max Weber, those are: 1) A clear bureaucratic functions; 2)
Specifications task; 3) The existence of hierarchy; 4) Suitable regulations; 5) Non
nepotism; 6) A strong commitment; 7) The existence of administrative activities;
and 8) A clear system for bureaucratic staff.
The results of this research revealed that the bureaucracy of Regional Investment
Board and Integrated Licensing Services of Lampung Province in attracting
domestic investors is not accordance yet with the ideal bureaucracy theory by
Max Weber. This is due to: 1) The complicated bureaucracy system; 2) The
implementation of rules is not maximal; 3) There is illegal charge; and 4) The
staffs of bureaucracy who lack of understanding about their own job. Furthermore
the fact revealed that there is decreasing number of investment made by domestic
investors. There were 13 projects in 2013 but decreasing to 7 projects in 2014. It
revealed that the bureaucracy of Regional Investment Board and Integrated
Licensing Services of Lampung Province still cannot attract the domestic
investors maximally.
Keywords: Bureaucracy, Domestic Investor, Investment Board

ABSTRAK
BIROKRASI BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU PROVINSI LAMPUNG DALAM MENJARING
INVESTOR DALAM NEGERI
Oleh
RISKA GUSTIANI
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Lampung di
bentuk untuk mempermudah penanam modal yang akan menanamkan modalnya
di Provinsi Lampung. Sesuai dengan maklumat pelayanan perizinannya badan ini
diharapkan dapat mewujudkan pelayanan perizinan yang mudah, cepat,
transparan, dan akuntabel. Namun pada kenyataannya Badan Penanaman Modal
dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Lampung belum bisa secara maksimal
mempermudah para investor khususnya investor dalam negeri masih ada rasa
keengganan untuk berinvestasi di Provinsi Lampung yang dirasakan para investor.
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui birokrasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Provinsi Lampung dalam menjaring investor dalam negeri. Penelitian ini
menggunakan metode deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini menggunakan
teori birokrasi ideal dari Max Weber, yaitu : 1) Fungsi birokrasi yang jelas; 2)
Spesifikasi tugas; 3) Adanya hierarki; 4) Peraturan yang sesuai; 5) Bebas
nepotisme; 6) Komitmen yang kuat; 7) Adanya kegiatan administrasi; dan 8)
Sistem staf birokrasi yang jelas.
Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa birokrasi di Badan Penanaman Modal
dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Lampung belum sesuai dengan teori
birokrasi ideal milik Max Weber. Hal ini dikarenakan oleh : 1) Sistem birokrasi
yang berbelit-belit; 2) Penerapan peraturan yang belum maksimal; 3) Adanya
pungutan liar ; dan 4) Staf-staf birokrasi yang kurang memahami bidangnya
masing-masing. Kemudian fakta bahwa terjadinya penurunan jumlah investasi
yang dilakukan oleh investor dalam negeri dari tahun 2013 terdapat 13 proyek
namun di tahun 2014 hanya 7 proyek mengungkapkan bahwa birokrasi di Badan
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Lampung belum
bisa menjaring investor dalam negeri dengan maksimal.
Kata kunci : Birokrasi, Investor Dalam Negeri, Badan Penanaman Modal
}
}