The repository administrator has not yet configured an RDF license.
BIROKRASI BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PROVINSI LAMPUNG DALAM MENJARING INVESTOR DALAM NEGERI
ABSTRACT THE BUREAUCRACY OF REGIONAL INVESTEMENT BOARD AND INTEGRATED LICENSING SERVICES OF LAMPUNG PROVINCE IN ATTRACTING DOMESTIC INVESTORS By RISKA GUSTIANI Regional Investment Board and Integrated Licensing Service of Lampung Province was formed to facilitate the investors who want to do investment in Lampung Province. According to the board's declaration, this board is expected to create a licensing service that is easy, fast, transparent, and accountable. But in fact, Regional Investment Board and Integrated Licensing Service of Lampung Province cannot optimally facilitate the investors therefore there is still reluctant feeling from the investors to do investment in Lampung Province. Based on the problem, the purpose of this research is to know how the bureaucracy of Regional Investment Board and Integrated Licensing Services of Lampung Province in attracting domestic investors. This research used descriptive qualitative method. The focus in this research was taken from ideal bureaucracy theory by Max Weber, those are: 1) A clear bureaucratic functions; 2) Specifications task; 3) The existence of hierarchy; 4) Suitable regulations; 5) Non nepotism; 6) A strong commitment; 7) The existence of administrative activities; and 8) A clear system for bureaucratic staff. The results of this research revealed that the bureaucracy of Regional Investment Board and Integrated Licensing Services of Lampung Province in attracting domestic investors is not accordance yet with the ideal bureaucracy theory by Max Weber. This is due to: 1) The complicated bureaucracy system; 2) The implementation of rules is not maximal; 3) There is illegal charge; and 4) The staffs of bureaucracy who lack of understanding about their own job. Furthermore the fact revealed that there is decreasing number of investment made by domestic investors. There were 13 projects in 2013 but decreasing to 7 projects in 2014. It revealed that the bureaucracy of Regional Investment Board and Integrated Licensing Services of Lampung Province still cannot attract the domestic investors maximally. Keywords: Bureaucracy, Domestic Investor, Investment Board ABSTRAK BIROKRASI BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PROVINSI LAMPUNG DALAM MENJARING INVESTOR DALAM NEGERI Oleh RISKA GUSTIANI Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Lampung di bentuk untuk mempermudah penanam modal yang akan menanamkan modalnya di Provinsi Lampung. Sesuai dengan maklumat pelayanan perizinannya badan ini diharapkan dapat mewujudkan pelayanan perizinan yang mudah, cepat, transparan, dan akuntabel. Namun pada kenyataannya Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Lampung belum bisa secara maksimal mempermudah para investor khususnya investor dalam negeri masih ada rasa keengganan untuk berinvestasi di Provinsi Lampung yang dirasakan para investor. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui birokrasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Lampung dalam menjaring investor dalam negeri. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini menggunakan teori birokrasi ideal dari Max Weber, yaitu : 1) Fungsi birokrasi yang jelas; 2) Spesifikasi tugas; 3) Adanya hierarki; 4) Peraturan yang sesuai; 5) Bebas nepotisme; 6) Komitmen yang kuat; 7) Adanya kegiatan administrasi; dan 8) Sistem staf birokrasi yang jelas. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa birokrasi di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Lampung belum sesuai dengan teori birokrasi ideal milik Max Weber. Hal ini dikarenakan oleh : 1) Sistem birokrasi yang berbelit-belit; 2) Penerapan peraturan yang belum maksimal; 3) Adanya pungutan liar ; dan 4) Staf-staf birokrasi yang kurang memahami bidangnya masing-masing. Kemudian fakta bahwa terjadinya penurunan jumlah investasi yang dilakukan oleh investor dalam negeri dari tahun 2013 terdapat 13 proyek namun di tahun 2014 hanya 7 proyek mengungkapkan bahwa birokrasi di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Lampung belum bisa menjaring investor dalam negeri dengan maksimal. Kata kunci : Birokrasi, Investor Dalam Negeri, Badan Penanaman Modal
BIROKRASI BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PROVINSI LAMPUNG DALAM MENJARING INVESTOR DALAM NEGERI (File PDF)
BIROKRASI BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PROVINSI LAMPUNG DALAM MENJARING INVESTOR DALAM NEGERI (Other)
HTML Summary of #10144 BIROKRASI BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PROVINSI LAMPUNG DALAM MENJARING INVESTOR DALAM NEGERI
JC Political theory