%0 Generic
%A 0742011228, MARTA MUTIARA PUTRI
%D 2012
%F eprints:10190
%T PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU  TINDAK PIDANA PENGGELAPAN UANG PERUSAHAAN  (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang  Perkara Nomor: 167/Pid.B/2011/PN.TK)
%U http://digilib.unila.ac.id/10190/
%X Abstrak      Perkara terhadap karyawan PT.Wahana Ottomitra Tbk. bernama Novi Kurniawan bin M. Sadli  yang dituduh menggelapkan uang sebesar Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu  Rupiah, telah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kota Bandar Lampung  dengan Perkara Nomor: 167/PID.B/2011/PN.TK. tentang Penggelapan Dalam Jabatan dengan  hukuman pidana selama sepuluh bulan penjara. Disini majelis hakim tidak menjatuhkan putusan  sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum selama 5 tahun penjara. Permasalahan yang dibahas  adalah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan uang perusahaan  dan dasar pertimbangan hakim dalam pertanggungjawaban tindak pidana penggelapan uang  perusahaan.  Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis  empiris yang dimaksudkan untuk memperoleh jawaban dan gambaran yang jelas terhadap  permasalahan dalam skripsi ini. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah  data primer dan data sekunder dengan metode pengambilan sampel secara purposive sampling.  Populasi dalam penelitian ini adalah dua orang Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dua  orang Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan dua orang dosen Fakultas Hukum  Universitas Lampung.  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan: Pertama pertanggungjawaban pidana bahwa  pelaku terbukti melanggar pasal 374 KUHP maka majelis hakim menjatuhkan pidana penjara  selama 10 bulan terhadap pelaku. Putusan hakim tersebut telah melalui pertimbangan hal-hal  yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Pertimbangan yang memberatkan adalah: a)  Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. b) Perbuatan terdakwa telah merugikan PT.WOM  FINANCE sebesar Rp.2.793.000,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan c)  Terdakwa telah menikmati hasil penggelapannya. Pertimbangan yang meringankan adalah: a)  Terdakwa mengakui terus terang segala perbuatannya dan menyesali perbuatannya, dan b)  Terdakwa belum pernah di hukum di muka pengadilan.  Kedua, dasar pertimbangan hakim melihat dari: 1) Latar belakang dan motivasi dilakukannya  tindak pidana dan motif penggelapan yang dilakukan, 2) Pengaruh pidana yang dijatuhkan  terhadap pelaku sudah cukup membuat pelaku jera. 3) Sikap pelaku setelah melakukan tindak  pidana, dan 4) Pelaku bersikap baik selama persidangan berlangsung. Selain itu, pertimbangan  hakim berdasarkan 3 (tiga) hal yaitu: a) Aspek yuridis (kepastian hukum), b) Aspek sosiologis  (kemanfaatan), dan c) Aspek filosofis (keadilan),  Terakhir disarankan kepada pimpinan perusahaan agar memberikan kebijakan yang mengarah  kepada kesejahteraan karyawan/pegawai misalnya jaminan keselamatan, tunjangan hari raya,  penambahan jam lembur, dan bonus bagi karyawan yang berprestasi.